HDIT Akui Penjualan dan Kas Anjlok, Andalkan Diversifikasi Digital

PT Hensel Davest Indonesia Tbk (HDIT) mengakui kinerja keuangan perseroan tertekan sepanjang paruh pertama 2025. Dalam keterangannya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen menyebut pendapatan dari penjualan token listrik prabayar PLN anjlok dari Rp15,66 miliar per Juni 2024 menjadi hanya Rp246,07 juta pada periode yang sama tahun ini.

Penerimaan kas dari pelanggan juga turun tajam 98 persen, yakni dari Rp12,21 miliar menjadi Rp245,74 juta. Meski demikian, beban gaji dan tunjangan karyawan justru naik hampir dua kali lipat, dari Rp149,18 juta menjadi Rp252,93 juta.

“Penurunan dipengaruhi perlambatan aktivitas distribusi, persaingan ketat industri, serta strategi penagihan piutang yang sebagian besar masih berbasis kredit,” tulis manajemen HDIT dalam keterbukaan informasi BEI, Jumat (26/9/2025).

Baca Juga: BEI Pantau Pergerakan 6 Saham Berstatus UMA, Ada FAST hingga DADA

Lebih lanjut, BEI meminta klarifikasi terkait piutang usaha yang sebagian besar telah melewati jatuh tempo lebih dari 181 hari. Manajemen menegaskan piutang masih dapat tertagih karena adanya restrukturisasi pembayaran dan kontrak jangka panjang dengan pelanggan korporasi. Selain itu, HDIT juga mencatat piutang lain-lain senilai puluhan miliar rupiah kepada beberapa entitas, di antaranya PT Rajawali Agung Mandiri dan PT Matahari Prima Nusantara.

HDIT hampir tidak melakukan pembayaran kepada pemasok pada Juni 2025, berbeda jauh dengan Rp11,65 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Perseroan menyebut kondisi tersebut terjadi karena masih tersedia stok barang dari pemasok.

Meski kinerja melemah, HDIT menegaskan kegiatan operasional tetap berjalan normal. Perusahaan menyatakan telah melakukan efisiensi biaya, renegosiasi kontrak dengan pemasok, serta mengembangkan unit usaha baru.

Baca Juga: Bursa Cermati Pergerakan Saham HATM Imbas Ada Indikasi Transaksi Tak Wajar

“Strategi ke depan meliputi diversifikasi produk digital di luar PLN prabayar, seperti voucher game, belanja, layanan B2B, serta peluncuran QRIS Acquirer sebagai penyedia jasa pembayaran berizin Bank Indonesia,” ujar manajemen.

Di sisi lain, beban usaha HDIT melonjak signifikan. Biaya jasa profesional, konsultasi, hingga perpanjangan kontrak cloud dan lisensi perangkat lunak naik dari Rp1,51 miliar per Juni 2024 menjadi Rp7,95 miliar pada periode yang sama 2025.

Manajemen menyatakan langkah pengendalian biaya terus dijalankan melalui efisiensi struktur organisasi, penundaan pengeluaran non-esensial, serta memanfaatkan fasilitas perbankan sebagai modal kerja jangka pendek jika dibutuhkan.