Kredit Foto: Youtube Sekretariat Presiden
Ketiga, mempercepat digitalisasi melalui integrasi sistem SIHALAL dalam mempercepat pengajuan sertifikat halal yang telah mencapai 5,9 juta sertifikat halal di 2025 dari target 10 juta sertifikat, platform wakaf digital, dan e-commerce halal yang menghubungkan produsen lokal dengan pasar global.
“Dengan sinergi antara penguatan akses pembiayaan, literasi, dan transformasi digital, kita dapat membangun ekosistem keuangan syariah dan industri halal yang kokoh, inklusif, dan berdaya saing tinggi,” ungkap Menko Airlangga.
Selain itu, Pemerintah mendorong inovasi baru dengan sinergi seluruh stakeholder, seperti pengembangan Pusat Informasi Terpadu Zakat, Infak, dan Sedekah serta perluasan fitur Sukuk Bank Indonesia (SUK-BI) bagi investor non bank dan non residen. Pemerintah juga telah memfasilitasi empat Kawasan Industri Halal (KIH) yaitu di Jababeka Cikarang, Serang, Bintan, dan Sidoarjo, serta Indonesia Islamic Financial Center (IIFC). Langkah ini akan memperluas partisipasi publik dalam mendukung ekonomi dan keuangan syariah nasional.
“Ekonomi syariah bukan hanya tentang halal dan haram, melainkan jalan menuju pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan semangat optimis namun waspada, mari kita bersinergi menjadikan ekonomi syariah sebagai motor penggerak menuju Visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Menko Airlangga.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait:
Advertisement