Ruang Perempuan untuk Terlibat dalam Pengambilan Keputusan di Parlemen Kini Lebih Besar

Menteri PPPA  juga berharap agar partai politik menindaklanjuti putusan MK ini dengan komitmen nyata dalam menempatkan kader-kader perempuan terbaiknya pada posisi pimpinan AKD, sehingga tidak lagi terjadi domestikasi perempuan pada komisi-komisi tertentu saja., para perempuan terpilih yang menjadi pimpinan AKD dapat menunjukkan eksistensinya dalam memperhatikan isu kesetaraan gender, pemberdayan Perempuan dan perlindungan anak.

“Kemen PPPA akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan perempuan tidak lagi terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan menjadi bagian dalam mewujudkan pemerintah yang responsive gender” pungkas Menteri PPPA.

Sebagai tindak lanjut, Kemen PPPA akan memperkuat sinergi dengan lembaga legislatif, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengawal implementasi keterwakilan perempuan 30 persen di seluruh lini pengambilan keputusan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender yang substantif dan memastikan perempuan berperan aktif dalam pembangunan bangsa.