Perempuan Islam Berperan Sebagai Penggerak Diplomasi Publik

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengungkapkan perempuan Islam Indonesia tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan, namun juga penggerak diplomasi publik.

Menurutnya, gerakan dakwah merupakan salah satu kekuatan perempuan Islam dalam menjaga solidaritas nasional.

Baca Juga: Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak di NTT Perlu Langkah Cepat dan Terukur

Ini disampaikan Menteri PPPA pada Seminar Nasional bertema “Perempuan, Gerakan Dakwah, dan Diplomasi Publik: Peran, Tantangan, dan Strategi di Era Global,”, Selasa (4/11/2025).

“Meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap posisi Indonesia yang semakin strategis menuntut kreativitas dan inovasi perempuan Indonesia. Salah satu kekuatan perempuan Islam di Indonesia adalah gerakan dakwah yang bukan hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga membangun peradaban, mencetak intelektual, merawat solidaritas sosial, dan menumbuhkan etika publik,” ucapnya, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Rabu (5/11).

Menteri PPPA menambahkan dakwah perempuan di Indonesia merepresentasikan wajah Islam yang inklusif, modern, dialogis, serta mampu menampilkan Islam sebagai kekuatan moral dan pembangun harmoni dalam perdamaian global. Keterlibatan perempuan dalam proses negosiasi perdamaian dapat meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan jangka panjang dan memperkuat kepercayaan publik.

Di sisi lain, Menteri PPPA mengakui masih ada hambatan struktural dan budaya yang membatasi peran perempuan Islam dalam diplomasi publik, termasuk akses terhadap jejaring internasional.

“Kita akui masih ada hambatan yang akhirnya membatasi perempuan, oleh karena itu, 3 agenda pemberdayaan yang penting untuk dilakukan adalah memperkuat literasi global sehingga perempuan lahir sebagai pemikir yang memahami isu internasional, memperluas ekosistem jaringan lintas negara dan lintas sektor, serta membangun narasi Islam Nusantara yang humanis dan pro – kebijakan publik,” tutup Menteri PPPA.

Executive Board The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, Yuniyanti Chuzaifah yang hadir sebagai pembicara juga menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam penyusunan kebijakan perlindungan global, sekaligus membangun gerakan dakwah yang memperkuat peran dan suara perempuan dalam perdamaian global.

“Kerangka kerja internasional Women, Peace, and Security (WPS) berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 mengedepankan 4 substansi utama, yaitu pencegahan, penanganan dan perlindungan, pengadilan dan pengukuhan, serta pemulihan dan pemberdayaan. Kerangka kerja ini mengakui perempuan bukan hanya sebagai korban, tetapi juga agen penting dalam perdamaian dan keamanan dunia. Perang atau pergerakan apapun tidak boleh lagi menempatkan perempuan sebagai target. Perempuan harus dilibatkan dan didengarkan dalam perumusan kebijakan perdamaian,” ujar Yuni.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Islam Negari (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Asep Saepudin Jahar menyampaikan gerakan dakwah diharapkan menjadi instrumen kultural yang melibatkan perempuan dalam menciptakan perdamaian global.