RI Perkuat Implementasi Blue Economy dan Tingkatkan Daya Saing SDM KP di Tingkat Global

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat implementasi Blue Economy sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan di tingkat global.

Hal tersebut diwujudkan dengan memperkuat kerja sama strategis antara KKP dengan sejumlah lembaga pendidikan, penelitian, dan industri kelautan di Republik Rakyat Tiongkok.

Baca Juga: Indonesia Reaffirms Climate Commitment, Backs Brazil’s Tropical Forests Initiative

Penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja pada 27–31 Oktober 2025 di Shenzhen dan Zhuhai yang juga bertepatan dengan partisipasi Indonesia dalam Workshop on Marine Biodiversity Conservation and Sustainable Community Development in APEC Economies, yang diselenggarakan oleh First Institute of Oceanography (FIO) – Ministry of Natural Resources of the People’s Republic of China dan APEC Secretariat.

“Kerja sama internasional menjadi kunci untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pencipta inovasi kelautan. Melalui kolaborasi ini, kita memperkuat kapasitas SDM dan memperluas akses teknologi serta pengetahuan yang berkelanjutan,” ujar Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta, dikutip dari siaran pers KKP, Jumat (7/11).

Pidato kunci berjudul 'Blue Economy for Indonesia’s Marine and Fisheries Sustainable Development: Winning for the Nature, Winning for the People.' Arah kebijakan ekonomi biru Indonesia bertumpu pada keseimbangan antara konservasi sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat melalui tiga program prioritas KKP, yakni Kampung Nelayan Merah Putih, perikanan budi daya tematik , dan program garam nasional.

Mitra Strategis 

Kemitraan akademik juga diperkuat melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara KKP dan Sun Yat-sen University, yang membuka peluang inovasi bersama di bidang konservasi karbon biru, perubahan iklim, dan teknologi kelautan. Secara umum, rangkaian kegiatan ini menghasilkan empat capaian utama, yaitu memperkuat posisi Indonesia di forum APEC sebagai pelopor implementasi kebijakan ekonomi biru; menjalin kembali kemitraan kelembagaan antara KKP dan institusi riset terkemuka Tiongkok; membuka peluang kerja sama konkret seperti joint training, expert exchange, dan riset terapan; serta mendapatkan dukungan industri untuk investasi teknologi budidaya berkelanjutan di Indonesia.  

Sebagai tindak lanjut, BPPSDM KP akan menyusun peta jalan kerja sama dengan lembaga-lembaga mitra Tiongkok serta mempersiapkan pelaksanaan Joint Training Program bersama FIO dan Hinesor Group pada November mendatang.  

Selama kunjungan, delegasi BPPSDM KP bertemu dengan sejumlah mitra strategis, di antaranya Prof. Tiegang Li, Director General FIO, yang menyatakan komitmennya memperkuat kolaborasi dalam kerangka Blue Partnership sejalan dengan kebijakan ekonomi biru Indonesia.

Pertemuan lainnya dilakukan dengan Vice Chancellor Guangdong Ocean University (GOU), Prof. Lu Yishan, dan Dean Prof. Xie Lingling untuk membahas kerja sama dalam bidang akuakultur, pengolahan hasil perikanan, pengembangan masyarakat pesisir, dan pendidikan vokasi. GOU juga menyatakan dukungan penuh terhadap program pertukaran pelajar dan tenaga ahli Indonesia–Tiongkok yang akan dimulai pada 2026.

Selain itu, BPPSDM KP melakukan kunjungan ke Futian Nature Reserve, Shenzhen, guna mempelajari praktik konservasi mangrove di kawasan urban. Delegasi juga berdiskusi dengan Hinesor Group, perusahaan teknologi perikanan, yang menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Joint Training Program on Marine Technology di Jakarta pada November 2025.

“Kita ingin memastikan seluruh hasil kemitraan ini tidak berhenti di level diplomasi, tetapi benar-benar terimplementasi di lapangan — dari pendidikan vokasi hingga inovasi teknologi budidaya berkelanjutan,” tambah Nyoman.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya membangun ekosistem pembelajaran lintas negara untuk mempercepat transformasi ekonomi biru Indonesia. Investasi terbesar dalam ekonomi biru bukan hanya pada sumber daya alam, tetapi pada manusianya.