Ada Tiga Fokus Utama dalam Memperkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengungkapkan terdapat tiga fokus utama dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak.

Hal tersebut adalah pencegahan kekerasan, peningkatan kualitas layanan, dan percepatan kolaborasi lintas sektor yang lebih terpadu.

Baca Juga: Indonesia Pimpin Pasar Karbon Dunia, Hanif: Ini Bukan Sekadar Transaksi Ekonomi

Sehingga Menteri PPPA menilai kebijakan perlindungan perempuan dan anak harus dimulai dari penguatan sistem di daerah. Ini disampaikannya saat melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan organisasi perangkat daerah.

Ia mengatakan pencatatan dan pelaporan kekerasan di Sumatera Utara cukup tinggi. Data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) tercatat pada periode 1 Januari - 4 November 2025 di Sumatera Utara 1.363 kasus kekerasan dengan korban sebanyak 1.610 orang. 

Angka ini mencerminkan bahwa perempuan dan anak di Sumatera Utara yang menjadi korban kekerasan, tidak hanya teridentifikasi, tetapi juga memperoleh akses terhadap pendampingan dan layanan perlindungan lainnya yang dibutuhkan.  

Peningkatan angka ini juga menunjukan peningkatan akses korban kekerasan dan masyarakat atas layanan, dan peningkatan kesadaran masyarakat/korban untuk melapor kasusnya.

”Pemerintah daerah harus memperkuat pencegahan serta memastikan layanan UPTD PPA bekerja cepat, ramah korban, dan terintegrasi. Layanan perlindungan harus hadir tepat waktu, sensitif, dan berpihak pada korban,” ujar Menteri PPPA, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Selasa (11/11).

Menteri PPPA juga menyinggung data capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Sumatera Utara tahun 2024 yang berada pada angka 0,399, lebih baik dari nasional (0,421), namun masih menyisakan kesenjangan antarwilayah.

"Kabupaten Samosir mencatat IKG terbaik (0,123) sementara ketimpangan gender tertinggi terjadi di Kabupaten Padang Lawas (0,813).  Disparitas ini harus menjadi perhatian serius agar perempuan di seluruh kabupaten mendapatkan akses dan kesempatan yang setara,” ungkap Menteri PPPA.

Pada aspek perlindungan anak, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Sumatera Utara tahun 2023 berada pada 61,64, di bawah capaian nasional.

"Perlu ada percepatan penanganan kekerasan, perundungan, dan perkawinan anak. Setiap kasus bukan hanya sebuah angka statistik namun kita harus memastikan anak-anak dapat tumbuh dengan baik, tidak menjadi korban kekerasan, dan terpenting kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap anak,” tambah  Menteri PPPA.