Evaluasi MBG, Prabowo Soroti 15 Insiden di 2025

Presiden Prabowo Subianto meminta agar tidak ada lagi kejadian bermasalah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah mencatat sedikitnya 15 insiden hingga Desember 2025. 

Permintaan tersebut disampaikan Presiden saat mengevaluasi pelaksanaan MBG dalam retret kabinet di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan evaluasi Presiden soal pelaksanaan MBG dalam retret difokuskan pada aspek teknis dan disiplin prosedur pelaksanaan program.

“Beliau menghendaki untuk disiplin prosedur itu ditingkatkan karena menurut catatan dari kepala BGN di bulan Desember masih ada kurang lebih 15 kejadian yang Bapak Presiden meminta semaksimal mungkin ini tidak boleh lagi terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan," ujar Prasetyo Hadi di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Baca Juga: Mensesneg Ungkap Prabowo Beri Teguran ke Para Menteri di Retret

Menurutnya, Presiden menekankan pentingnya peningkatan disiplin prosedur operasional agar program berjalan sesuai standar dan tidak menimbulkan persoalan yang berulang. Catatan dari Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi dasar evaluasi tersebut, terutama terkait insiden yang terjadi menjelang akhir 2025.

Prasetyo menegaskan bahwa arahan Presiden bertujuan memastikan program MBG berjalan lebih tertib, aman, dan tepat sasaran, seiring besarnya anggaran yang telah disiapkan negara. Dengan alokasi Rp335 triliun pada APBN 2026, pemerintah menargetkan program ini dapat memberikan dampak nyata bagi pemenuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Baca Juga: ‎MBG, Hilirisasi, dan Sekolah Rakyat Jadi Fokus Evaluasi Retreat Kabinet Merah Putih

"Kalau mengenai anggaran kan tidak ada masalah karena di dalam anggaran APBN kita tahun 2026 yang akan datang sudah dialokasikan kurang lebih 335 triliun untuk program makan bergizi gratis. Jadi kira-kira secara teknis dan anggaran tidak ada masalah," ucapnya. 

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo yang menyerap anggaran besar dan melibatkan banyak pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Evaluasi berkala dinilai penting untuk memastikan efektivitas program sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.