DPR Kritik Impor Garam Australia, Petani Lokal Dinilai Kurang Dukungan

“Petani kita disuruh bersaing dengan produk industri asing, tapi negara tidak pernah memberikan senjata yang setara. Ini bukan soal kemampuan petani, ini soal keberpihakan negara,” ujar politisi dari Partai Golkar tersebut.

Ia menilai rendahnya mutu garam nasional lebih terkait aspek pascapanen dan standardisasi. Investasi teknologi disebut menjadi faktor yang belum optimal.

“Kalau pemerintah serius, kualitas bisa ditingkatkan. Yang tidak serius itu kebijakan. Lebih mudah impor daripada membangun industri garam nasional,” kata Firman.

Isu ini juga dikaitkan dengan keberlanjutan ekonomi petani di daerah pesisir. Ketergantungan impor dinilai berpotensi menekan harga garam rakyat.

Firman menekankan bahwa garam termasuk komoditas strategis. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada pasokan luar negeri memiliki risiko jangka panjang.

“Kalau garam saja kita tergantung pada negara lain, ini bahaya. Garam itu kebutuhan strategis. Negara tidak boleh menyerah pada pasar dan membiarkan petani dikorbankan,” ujarnya sebagai anggota Badan Legislasi DPR RI.

Baca Juga: DPRD Jabar Dorong Tiga Kluster Bentuk Holding BUMD, Dedi Mulyadi Usulkan Nama 'Sangga Bhuana'

Komisi IV DPR RI menyatakan akan terus mengawal kebijakan pergarman nasional. Dorongan diarahkan pada pembangunan industri garam modern berbasis produksi dalam negeri.

Parlemen berharap kebijakan ke depan mampu menyeimbangkan kebutuhan industri dan perlindungan petani. Penguatan teknologi dan infrastruktur dinilai menjadi kunci agar garam lokal lebih kompetitif di pasar nasional.