Adisatrya Sulisto Soroti Kebijakan Impor 105.000 Mobil dari India, 'Rugikan Industri Otomotif Nasional'

Sebaliknya, impor dinilai justru menggerus PDB serta mengurangi peluang industri otomotif lokal yang telah memiliki fasilitas produksi dan tenaga kerja di Indonesia.

Adisatrya juga menyoroti bahwa polemik program KDKMP belum sepenuhnya selesai, termasuk penolakan sejumlah kepala desa terhadap penyesuaian dana desa tahun 2026 sebesar 58,03 persen yang dialokasikan untuk program tersebut. Menurutnya, keputusan impor kendaraan operasional semakin menambah persoalan dalam implementasi program strategis itu.

Sebagai mitra kerja BUMN, Komisi VI DPR RI akan meminta penjelasan komprehensif dari PT Agrinas Pangan Nusantara terkait alasan pemilihan skema impor, termasuk kajian kebutuhan teknis, perbandingan harga, skema pembiayaan, serta dampaknya terhadap industri nasional.

“Kita tidak anti kerja sama internasional. Namun untuk pengadaan besar program strategis nasional, semangat kebijakannya harus mengutamakan produksi dalam negeri. Jangan sampai triliunan rupiah justru mengalir ke luar negeri ketika industri kita mampu memproduksi kebutuhan serupa,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong agenda hilirisasi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk penguatan industri otomotif lokal. Karena itu, kebijakan impor kendaraan dalam jumlah besar dinilai tidak selaras dengan arah kebijakan tersebut.

“Jika kita ingin membangun ekonomi nasional yang berdaulat, maka produk dalam negeri harus menjadi prioritas utama. Program KDKMP seharusnya menjadi alat kemandirian ekonomi rakyat, bukan pintu masuk ketergantungan baru pada impor,” pungkasnya.

Fraksi PDI Perjuangan di Komisi VI DPR RI, lanjut Adisatrya, akan memastikan setiap kebijakan pemerintah melalui BUMN tetap berpihak pada kepentingan nasional, memperkuat kemandirian industri, serta menjaga agar perputaran uang negara dalam program strategis tetap berada di dalam negeri.