Kak Seto: PP TUNAS Bukti Negara Hadir, tapi Perlindungan Anak Butuh 'Orang Sekampung'

"Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh di dunia digital dan sebagainya,” tuturnya.

Pandangan ini sejalan dengan sejumlah pengamat yang menilai PP TUNAS harus dilihat sebagai bagian dari strategi besar.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi sebelumnya menekankan, kebijakan seperti PP TUNAS perlu diikuti langkah konkret agar benar-benar efektif di lapangan.

Menurut Heru, tanpa sistem verifikasi yang kuat, kebijakan ini beresiko menjadi simbolis dan sulit ditegakkan secara efektif.

Ia menambahkan, anak-anak masih dapat dengan mudah mengakses platform digital melalui berbagai cara, seperti menggunakan identitas palsu atau akun milik orang lain.

"Anak-anak dapat dengan mudah menggunakan identitas palsu, meminjam akun orang tua, atau mengakses platform melalui berbagai cara alternatif," papar Heru kepada Warta Ekonomi, Selasa (31/3/2026).