Bahlil Bawa Kabar Baik, Indonesia Lewati Masa Kritis Stok BBM!

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, Indonesia berhasil melewati masa kritis pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional, di tengah gejolak geopolitik global.

Pemerintah kini menargetkan peningkatan cadangan operasional, dari saat ini 21-25 hari, menjadi satu bulan penuh.

“Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan, masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM, alhamdulillah kita sudah lewati,” ujar Bahlil di Kantor KESDM, Jakarta, Jumat (4/10/2026).

Untuk mencapai target cadangan satu bulan tersebut, pemerintah sedang menjalin komunikasi dengan perusahaan penyedia penyimpanan BBM di Karimun, Kepulauan Riau.

Selain itu, pemerintah berencana memulai pembangunan Cadangan Penyangga Energi (CPE) pada Mei 2026.

"Dan ini yang kita lagi komunikasikan (dengan perusahaan di Karimun), sehingga bisa kita mencapai 1 bulan."

"Yang lebih-lebihnya kita lagi melakukan pembangunan."

"Bulan Mei insya Allah doain kita sudah mulai melakukan pembangunan," tambah Bahlil.

Meski kondisi BBM mulai stabil, tantangan besar masih membayangi sektor Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Saat ini, stok cadangan LPG nasional berada di atas 10 hari operasi (HOP), namun angka ketergantungan impor terus melonjak.

Berdasarkan data Ditjen Migas, ketergantungan impor LPG naik dari 80,58% pada tahun 2025, menjadi 83,97% pada awal tahun 2026, seiring kebutuhan nasional yang mencapai 26.000 metrik ton per hari.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menegaskan, pemerintah mewajibkan kilang LPG swasta domestik untuk memprioritaskan pasokan bagi kebutuhan dalam negeri.

“Kepada kilang LPG swasta agar memprioritaskan penawaran kepada Pertamina Patra Niaga,” tegas Rizwi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR, Rabu (8/4/2026).

Langkah ini diambil agar pasokan LPG yang sebelumnya dipilih untuk sektor industri, dapat dialihkan guna memenuhi kebutuhan subsidi LPG 3 kilogram yang mendesak.

“LPG yang selama ini dijual ke industri juga diupayakan untuk dialihkan ke kebutuhan LPG 3 kilogram, di mana kebutuhan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” tuturnya.

Selain optimalisasi domestik, pemerintah melakukan diversifikasi mitra dagang, untuk menghindari risiko distribusi di Selat Hormuz akibat konflik di Timur Tengah.

Baca Juga: Muhaimin: Ekonomi Indonesia Kuat, Tak Perlu Panik Soal BBM

Sumber impor kini mulai dialihkan ke negara-negara di wilayah Amerika, Afrika, Asia, dan sesama anggota ASEAN.

Upaya lain juga dilakukan dengan mengoptimalkan kinerja kilang dalam negeri, seperti Kilang RDMP Balikpapan, di mana produksi polipropilen dikurangi, agar nafta yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk menopang produksi LPG nasional. (*)