DEN Ingatkan Bahaya di Balik Rencana Impor Minyak Rusia

Rencana Pemerintah Indonesia untuk mengimpor minyak mentah (crude oil) dari Rusia mendapat sorotan dari Dewan Energi Nasional (DEN). Meski menawarkan potensi efisiensi ekonomi yang signifikan, langkah strategis ini dibayangi risiko besar, mulai dari potensi gagal bayar (default) pada instrumen keuangan global hingga ancaman sanksi sekunder dari Amerika Serikat (AS).

Anggota DEN, Muhammad Kholid Syeirazi, menilai tantangan utama wacana ini tidak lagi sekadar kesiapan teknis infrastruktur kilang domestik, melainkan jeratan geopolitik yang dapat berdampak sistemik terhadap profil risiko PT Pertamina (Persero) di pasar modal internasional.

"Jika kendala teknis relatif lebih mudah diatasi, kendala yang lebih sulit adalah faktor ekonomi dan geopolitik. Rusia adalah negara yang terkena sanksi Amerika," ungkap Kholid kepada Warta Ekonomi, Kamis (16/4/2026).

Risiko Global Bond dan Rantai Pasok

Kholid menjabarkan bahwa sanksi AS dapat membawa konsekuensi hukum serius terhadap struktur pembiayaan Pertamina. Impor ini berisiko memicu pelanggaran klausul dalam kontrak utang global yang diterbitkan oleh perusahaan pelat merah tersebut.

"Beberapa klausul dalam global bond yang dirilis Pertamina melarang berhubungan dengan negara yang terkena sanksi. Jika impor dilakukan Pertamina, risiko default perlu diantisipasi," tegas Kholid.

Selain ancaman pada surat utang, Kholid juga mewanti-wanti munculnya secondary sanctions yang berpotensi melumpuhkan rantai pasok logistik global. Berdasarkan Agreement on Reciprocal Trade (ART), transaksi dengan entitas yang masuk daftar sanksi dapat memicu lonjakan biaya logistik dan premi asuransi akibat penolakan armada tanker Barat untuk mengangkut komoditas tersebut.

Bahkan, penggunaan armada kapal bayangan (shadow fleet) sebagai solusi alternatif dianggap tetap menyimpan risiko kepatuhan dan keamanan yang fatal.

Kelayakan Teknis dan Strategi Mitigasi

Secara fundamental, Rusia tetap merupakan mitra strategis dengan kapasitas produksi mencapai 11 juta barel per hari (bpd). Kholid mengakui bahwa minyak jenis Urals (medium-sour) serta ESPO dan Sokol (light & sweet) khas Rusia sangat kompatibel dengan konfigurasi kilang minyak di Indonesia.

"Minyak jenis Urals biasanya dijual diskon, tetapi perlu blending dan penyesuaian konfigurasi kilang. Dengan kalkulasi harga minyak yang tinggi, ini tetap feasible secara keekonomian," jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, DEN menyarankan pemerintah untuk jeli memanfaatkan celah kebijakan "short-term waiver" di bawah kepemimpinan Donald Trump. Kholid menekankan pentingnya skema transaksi di luar sistem keuangan Dolar AS demi menghindari deteksi sanksi.

"Transaksi dilakukan dengan mata uang alternatif yang tidak terekspose dengan sistem perbankan AS. Fleksibilitas diperlukan sebagai exit clause jika waiver dicabut setiap saat," tutupnya.

Kedaulatan Ekonomi dan Ketahanan Energi

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan manifestasi dari kedaulatan ekonomi nasional. Di tengah konsumsi BBM nasional yang mencapai 1,6 juta bpd sementara lifting domestik hanya berkisar 600-610 ribu bpd, Indonesia dituntut untuk proaktif mencari sumber pasokan baru.

"Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif," tegas Bahlil usai menghadap Presiden di Istana Kenegaraan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Bahlil mengungkapkan bahwa kesepakatan dengan Rusia kini telah memasuki tahap final, khususnya untuk pemenuhan pasokan minyak mentah selama satu tahun ke depan. Selain minyak mentah, Rusia juga siap mendukung pemenuhan LPG serta menyatakan minatnya untuk berinvestasi pada infrastruktur penyimpanan (storage) dan kilang melalui skema Government to Government (G to G) maupun Business to Business (B to B).

"Kebutuhan crude kita setiap tahun itu kurang lebih sekitar 300 juta barel. Jadi semuanya kita ambil, mana yang menguntungkan untuk negara kita, harus kita lakukan," tandas Bahlil.

Stabilitas Fiskal dan Jaminan Harga BBM

Langkah diversifikasi pasokan ini diharapkan mampu menjadi bantalan fiskal bagi ketahanan energi domestik. Bahlil menjamin bahwa stok BBM saat ini berada dalam kondisi aman dan memastikan tidak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi hingga penghujung tahun 2026.

"Insyaallah stok kita di atas standar minimum. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun," pungkas Bahlil.