BUMN Ekspor SDA Dipimpin WNA, DPR: Apa Urgensinya?

Penunjukan warga negara asing (WNA) sebagai pimpinan BUMN baru pengelola ekspor sumber daya alam strategis memicu sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mempertanyakan urgensi pemerintah menunjuk WNA untuk memimpin perusahaan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

Sorotan itu muncul setelah Danantara Indonesia menunjuk Luke Thomas Mahony yang merupakan WNA asal Australia sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Informasi tersebut sebelumnya disampaikan CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani usai menyambangi Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Johan, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai alasan di balik penunjukan tersebut, termasuk sistem pengawasan yang akan diterapkan.

“Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik apa dasar penunjukan tersebut, apa urgensinya, bagaimana skema pengawasannya, dan sejauh mana posisi strategis bangsa tetap terlindungi,” kata Johan kepada awak media, Jumat (22/5/2026).

Baca Juga: Tekan Praktik Under Invoicing, DSI Diklaim Bisa Selamatkan Kekayaan Negara

Ia menilai penempatan WNA di posisi strategis pengelolaan ekspor SDA memang wajar memunculkan perhatian publik. Sebab, sektor tersebut bukan hanya menyangkut bisnis semata, tetapi juga berkaitan dengan kedaulatan ekonomi nasional.

Johan menilai pengelolaan sumber daya alam memiliki kaitan erat dengan keamanan data, transfer teknologi, hingga penguasaan jaringan bisnis nasional yang strategis bagi kepentingan negara.

Selain mempertanyakan penunjukan WNA, Johan juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menyusun tata kelola PT DSI. Ia khawatir pengelolaan ekspor SDA yang terlalu terpusat justru dapat memunculkan persoalan baru.

“Kami memandang langkah ini harus dikaji sangat hati-hati. Prinsip dasarnya, pengelolaan ekspor sumber daya alam jangan sampai terlalu sentralistik sehingga berpotensi menimbulkan monopoli, mempersempit ruang pelaku usaha nasional, atau bahkan mengurangi transparansi tata niaga,” jelas Johan.

Ia menegaskan negara memang perlu memperkuat kendali strategis atas sumber daya alam. Namun menurutnya, pengelolaan tersebut tetap harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, kompetisi sehat, dan keberpihakan terhadap kepentingan nasional.

Baca Juga: DSI Diprediksi Jadi Senjata Baru RI, Devisa Negara Bisa Meledak

Lebih lanjut, Johan juga meminta pemerintah membuka secara transparan desain kelembagaan PT DSI, mulai dari mekanisme pengawasan, pembagian kewenangan dengan kementerian teknis, hingga langkah mitigasi konflik kepentingan.

“Jangan sampai semangat hilirisasi dan penguatan ekspor justru membuka ruang baru bagi rente ekonomi atau kebocoran penerimaan negara,” tutupnya.