Ekspor Satu Pintu Bisa Jadi Reformasi Besar atau Malapetaka Ekonomi

Ekonom INDEF Didik J. Rachbini mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mendesain tata kelola kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam (SDA) yang akan digerakkan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).

Ia menilai tantangan utama dalam kebijakan ekspor satu pintu bukan lagi soal perdebatan ideologi antara negara dan pasar, melainkan bagaimana pemerintah membangun sistem tata kelola yang tetap menjaga efisiensi sektor swasta.

Karena itu, agar tidak menciptakan monopoli birokrasi baru, implementasi kebijakan tersebut harus dirancang secara modern dan transparan.

“Pilihan akhirnya bukan lagi soal ideologi atau ekonomi politik antara negara atau pasar, tetapi bagaimana mendesain implementasi tata kelola sistem ekspor satu pintu yang mampu memperkuat negara tanpa mematikan efisiensi sektor swasta,” ujar Didik dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan lembaga profesional independen dalam proses pengawasan dan verifikasi ekspor agar sistem tidak hanya bergantung pada birokrasi konvensional BUMN.

“Agar tidak salah desain negara langsung menjadi pedagang, maka diperlukan lembaga profesional independen, seperti Sucofindo dan SGS,” katanya.

Baca Juga: DSI Segera Beroperasi, Ekonom Sebut RI Bisa Jadi Penentu Harga Dunia

Baca Juga: Ekspor SDA Dialihkan ke PT DSI Mulai 1 Juni 2026, Nilai Potensi Capai US$347 Miliar

Didik menilai keberadaan lembaga independen dibutuhkan untuk menjaga transparansi, kredibilitas internasional, hingga kepercayaan pembeli global terhadap sistem ekspor Indonesia.

“Pasar global sangat membutuhkan transparansi, independensi, dan kredibilitas internasional,” ujarnya.