Kejar Target 100 GW, IESR Desak Pemerintah Bebaskan Kuota PLTS Atap

Selain melonggarkan keran PLTS Atap, IESR memaparkan sejumlah rekomendasi quick win lain yang harus berjalan simultan di tahun 2026, mulai dari konversi pembangkit solar (dedieselisasi), program Fat Burning di sistem utama PLN, hingga program PLTS Masuk Desa yang menyasar Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau BUMDes.

Namun, Fabby mengingatkan pemerintah untuk tidak asal membangun tanpa memastikan kesiapan industri dalam negeri, terutama terkait kelancaran pasokan komponen teknologi dan fleksibilitas aturan lokal.

"Kita harus realistis melihat kesiapan industri dalam negeri. Kalau kita mau pasang masif puluhan gigawatt dalam waktu dekat, rantai pasok komponen seperti modul surya dan inverter harus dipastikan lancar. Aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) harus dibuat fleksibel dulu di fase awal ini agar tidak justru menjadi rem bagi proyek yang mau jalan," cetus Fabby.

Terakhir, berkaca dari banyaknya proyek PLTS bantuan pemerintah di masa lalu yang akhirnya mangkrak, IESR meminta aspek kesiapan sumber daya manusia (SDM) pengelola di tingkat hilir menjadi prioritas yang disiapkan sejak awal.

"Jangan sampai kita cuma drop aset ke desa-desa lalu ditinggal begitu saja. Siapa nanti yang membetulkan kalau ada kerusakan kecil? Menyiapkan ratusan ribu tenaga lokal, operator, dan teknisi bersertifikat di tingkat desa itu mutlak dilakukan sejak tahun pertama kalau kita tidak mau proyek 100 GW ini berujung jadi rongsokan besi tua," tutup Fabby.