Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Rocky Gerung Bongkar Dugaan Rekayasa Fakta Jaksa di Kasus Nadiem

Rocky Gerung Bongkar Dugaan Rekayasa Fakta Jaksa di Kasus Nadiem Kredit Foto: Instagram Rocky Gerung Official
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat politik Rocky Gerung menduga fakta yang dibawa Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) merupakan hasil rekayasa.

Menurut Rocky, sejak awal perkara ini adalah perjanjian perdata, namun dipaksa masuk ke ranah pidana.

"Jaksa diajarkan untuk nuntut berdasarkan fakta Lalu fakta itu dia rekayasa, dia pindahkan dari fakta perdata jadi fakta pidana, lalu dia main di pidana itu. Padahal kalau kita tahu dari awal ini perjanjian perdata itu," ungkapnya, dikutip dari YouTube Total Politik, Kamis (4/6).

Lebih lanjut, Rocky menduga motif di balik langkah jaksa adalah pemerasan atau sekadar mencari reputasi yang bisa ditukar dengan kepentingan lain di masa depan.

"Jadi motifnya apa? Ya kita enggak mau sebut bahwa di belakang itu mungkin meras, tapi kita jangan kita sebut meras gitu kan tuh, walaupun harus disebutkan begitu. Nah satu-satunya kalau dia enggak meras, ya inginnya reputasi. Reputasi yang nanti akan ditukar tambahkan dengan kepentingan lain hari nanti," imbuhnya.

Sebagai informasi, salah satu dakwaan jaksa dalam persidangan adalah Nadiem merugikan negara triliunan rupiah akibat memaksakan sistem Chrome Device Management (CDM) dan melakukan mark-up harga laptop.

Namun tuntutan tersebut dianggap bermasalah karena berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) yang diajukan jaksa dinilai cacat metodologi karena sengaja merekayasa kalkulasi. 

Baca Juga: Rocky Gerung Yakin Prabowo Anulir Putusan Hakim Nadiem

Berdasarkan fakta persidangan, pemilihan skema kombinasi Chromebook justru menghemat anggaran negara hingga Rp3,9 triliun jika dibandingkan dengan opsi pengadaan berbasis sistem operasi Windows yang jauh lebih mahal. 

Publik menganggap aneh ketika pejabat dipidana atas kebijakan yang justru menghemat uang negara.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya