Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Pemerintah Cium 'Permainan' di Balik Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa: Masa Habis di Bulan Enam?

Pemerintah Cium 'Permainan' di Balik Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa: Masa Habis di Bulan Enam? Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap adanya kejanggalan yang ditemukan pemerintah saat menelusuri penyebab pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di Pulau Jawa.

Bahlil bahkan secara terbuka mempertanyakan logika di balik laporan menipisnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik pada pertengahan tahun 2026. Menurutnya, data yang dimiliki pemerintah menunjukkan ketersediaan batu bara sebenarnya masih jauh dari kata kritis.

Baca Juga: Masyarakat Sedang Ditipu, Harga Bensin Seharusnya Turun Drastis Menyusul Redanya Perang Iran-Amerika

"Artinya dari kebutuhan 154 juta ton, yang sudah diterima 141 juta ton. Masa batu bara habis di bulan enam? Ini ilmu Abuleke apa lagi? Berarti kan ada sesuatu," kata Bahlil, dikutip Jumat (26/6).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah mencurigai adanya persoalan yang lebih kompleks dibanding sekadar keterbatasan stok bahan bakar pembangkit.

Hasil pemeriksaan pemerintah kemudian menemukan bahwa masalah utama bukan berada pada jumlah batu bara yang tersedia, melainkan kualitas bahan bakar yang digunakan pembangkit.

Bahlil menjelaskan sebagian pembangkit membutuhkan batu bara dengan nilai kalori di atas 5.000 untuk menjaga efisiensi produksi listrik. Ketika pasokan batu bara berkualitas tinggi berkurang, konsumsi bahan bakar meningkat karena diperlukan volume lebih besar untuk menghasilkan energi yang sama.

Temuan itu membuat pemerintah mempertanyakan sistem perencanaan dan pengelolaan pasokan yang dilakukan PLN. Sebab, kebutuhan jenis batu bara tertentu seharusnya sudah dapat dipetakan jauh sebelum terjadi gangguan pada sistem kelistrikan.

Di sisi lain, pemerintah menilai pasokan batu bara secara nasional sebenarnya tidak bermasalah. Dari skema domestic obligation market yang diwajibkan kepada perusahaan tambang, perusahaan lokal bahkan berpeluang memperoleh pasokan lebih besar dibanding kebutuhan tahunan.

Karena itu, Bahlil mengisyaratkan adanya hal yang perlu didalami lebih lanjut terkait tata kelola pasokan dan penggunaan batu bara di lingkungan PLN.

Meski tidak secara langsung menyebut adanya pelanggaran, pernyataan "berarti ada sesuatu" menunjukkan pemerintah belum sepenuhnya puas dengan penjelasan yang diterima terkait penyebab pemadaman listrik di Jawa.

Baca Juga: Diam-diam Roy Suryo Bermanuver untuk Balik Melawan Polisi di Kasus Ijazah Jokowi

Saat ini pemerintah terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok batu bara dan operasional pembangkit listrik guna memastikan gangguan serupa tidak kembali terjadi. Pemerintah juga menegaskan akan memperketat pengawasan agar kebutuhan energi nasional dapat dipenuhi secara optimal tanpa mengganggu pelayanan listrik kepada masyarakat.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar