CBP Disinyalir Menumpuk, Pengamat Sebut Dilema Distribusi Bulog

Penumpukan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog diduga dipicu tidak optimalnya penerapan sistem First In, First Out (FIFO) dalam pengelolaan persediaan. Kondisi tersebut dinilai berisiko mengganggu rotasi stok, terlebih setelah muncul sorotan mengenai kualitas beras yang disinyalir mulai mengalami perubahan warna akibat terlalu lama tersimpan di gudang.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan indikasi kegagalan sistem FIFO sangat mungkin terjadi apabila melihat kondisi manajemen persediaan Bulog di sejumlah divisi regional (Divre) yang selama ini mengalami penumpukan stok.

“Kegagalan FIFO ini sangat mungkin terjadi. Kalau berkaca ke manajemen persediaan Bulog di berbagai divre seperti Makassar, Surakarta, dan lainnya itu secara konsisten ada penumpukan stok karena uncertain offtake,” kata Eliza kepada Warta Ekonomi, Sabtu (27/6/2026).

Pernyataan tersebut merespons sorotan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Pertanian pada 10 Juni 2026. Saat itu, Titiek menyebut terdapat cadangan beras pemerintah yang menumpuk di gudang Bulog hingga diduga berubah warna menjadi putih tua.

Menurut Eliza, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan stok, tetapi juga perubahan pola penyaluran beras pemerintah sejak program Beras Sejahtera (Rastra) bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ia menjelaskan, perubahan skema bantuan tersebut membuat Bulog kehilangan pasar yang selama ini menyerap stok beras secara rutin dalam jumlah besar.

“Bulog jadinya kehilangan captive demand volume besar yang sebelumnya menjamin rotasi stok otomatis,” ujarnya.

Dalam kondisi tersebut, Bulog dinilai lebih banyak mengandalkan penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mengurangi penumpukan cadangan beras pemerintah. Namun, efektivitas program tersebut dinilai masih menghadapi kendala di lapangan.

Menurut Eliza, salah satu hambatan berasal dari ukuran kemasan beras SPHP yang dinilai kurang sesuai dengan pola konsumsi rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah.

“SPHP terkendala karena kemasannya 5 kilogram. Itu kurang terjangkau bagi menengah bawah. Kelas menengah bawah beli beras itu 1-2 kilogram. Lima kilogram ini kan seperti premium,” katanya.

Baca Juga: Pengamat Sebut Beras SPHP Gagal Tekan Harga, Bulog Simpan 5,2 Juta Ton Stok

Baca Juga: Ironi Panen Raya 2026, Beras Justru Menjadi Penyumbang Inflasi Rutin

Di sisi lain, pemerintah memastikan kebijakan harga beras SPHP tidak mengalami perubahan. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP tetap dipertahankan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga pangan.

“Ada namanya SPHP. Itu beras yang untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Nah SPHP, kita tidak naikkan. Tetap harganya seperti sekarang. (Kualitasnya) ini premium. Jadi sekarang kualitasnya bagus karena pupuknya bagus, tepat waktu, tepat volume, dan airnya bagus,” ujar Amran.