Pemberlakuan Pungutan Ekspor CPO Diharap Tingkatkan Permintaan Domestik

WE Online, Jakarta - Rencana pemberlakuan pungutan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunan CPO Supporting Fung (CSF) pada 1 Juli mendatang oleh pemerintah diharapkan oleh PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) dapat meningkatkan permintaan domestik.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama SSMS Rimbun Situmorang saat ditemui usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan di Jakarta, Selasa (23/6/2015).

"Kemungkinan nanti dengan adanya kebijakan yang baru bisa meningkatkan permintaan dalam negeri," ucapnya.

Pasalnya, pemberlakukan kebijakan tersebut diharapkan dapat merangsang pertumbuhan permintaan domestik yang saat ini masih di bawah 10 persen.

"Dari kami sendiri, tahun ini menargetkan penjualan sebanyak 330.000 metrik ton," tambahnya.

Ia menambahkan jika permintaan meningkat maka akan mempengaruhi harga secara global. Namun, SSMS sendiri merasa kebijakan tersebut tak akan banyak mempengaruhi. Ini disebabkan produksi perseroan lebih banyak untuk pasar domestik. "Tapi tidak menutup kemungkinan kami berekspansi untuk ekspor," ujarnya.

Pemerintah juga merencanakan untuk mengimplementasikan kebijakan yang mewajibkan seluruh perusahaan membayar dana pendukung sawit (CPO) supporting fund yang sebesar US$ 50 per ton untuk ekspor.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Ramzi Satria dalam kesempatan yang sama menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu saja (wait and see).

"Untuk CPO fund sampai hari ini kita masih menunggu memang sebenarnya ini sejak Maret, kemudian Mei, kemudian Juni, bahkan Juli, menjelang Juli ini masih ditinjau ulang besaran fund tersebut," tambahnya.

Ramzi mengungkapkan bahwa sebenarnya para produsen meminta pemerintah untuk meninjau lagi besarannya. Kebijakan tersebut menuturnya memang memiliki efek positif, seperti untuk menstimulus industri downstream (hilir). "Untuk ideal angkanya ya agak sulit ya," tukasnya.