Komdigi Kasih Tenggat 5 Hari untuk 25 PSE, Ada Shopify, Whoosh Hingga Lion Air

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta 25 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat segera menyelesaikan kewajiban pendaftaran paling lambat 22 September 2026. PSE yang tidak memenuhi kewajiban tersebut terancam dikenai sanksi administratif hingga pemutusan akses layanan (access blocking).

Komdigi mengirimkan surat pemberitahuan kepada 25 PSE tersebut pada 16 September 2026. Dari jumlah itu, 23 merupakan PSE domestik dan dua lainnya PSE asing.

Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Ditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Teguh Arifiyadi mengatakan pendaftaran merupakan kewajiban bagi setiap PSE yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pendaftaran PSE Lingkup Privat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui pemberitahuan ini, kami meminta PSE untuk segera menyelesaikan kewajibannya dan memastikan layanan yang diselenggarakan di Indonesia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Teguh di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Ke-25 PSE tersebut berasal dari sejumlah sektor, mulai dari transportasi dan perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, perdagangan elektronik, properti, hingga penyedia jasa dan barang lainnya.

Komdigi menegaskan PSE yang telah menerima pemberitahuan wajib menyelesaikan proses pendaftaran sesuai ketentuan. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi hingga batas waktu, pemerintah akan mengambil langkah lanjutan sesuai aturan.

“Jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan PSE belum memenuhi kewajiban pendaftaran, kami akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyampaian surat peringatan dan penerapan sanksi administratif berupa pemutusan akses layanan (access blocking),” tegas Teguh.

Adapun 25 PSE yang menerima surat pemberitahuan Komdigi adalah sebagai berikut.

Kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Aturan tersebut mewajibkan PSE domestik maupun asing yang memenuhi kriteria untuk mendaftarkan sistem elektroniknya.

Komdigi juga mengimbau PSE Lingkup Privat lain yang memenuhi kriteria wajib daftar agar segera melakukan pendaftaran. Pemerintah menyatakan kepatuhan tersebut menjadi bagian dari tata kelola sistem elektronik yang tertib, aman, dan akuntabel.

Bagi PSE yang mengalami kendala teknis dalam proses pendaftaran, Komdigi membuka ruang koordinasi. PSE yang telah menerima surat pemberitahuan tetap diminta menyampaikan tanggapan resmi dengan menjelaskan kendala yang dihadapi serta melampirkan bukti pendukung.

Komdigi menyatakan pengawasan dan pembinaan terhadap PSE Lingkup Privat akan terus dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia berjalan sesuai ketentuan.