WE Online, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan-RB) yang dipimpin oleh Yuddy Chrisnandi membuat hasil evaluasi kinerja 77 kementerian dan lembaga negara tahun 2015. Hasil rilis kementerian itu dirilis di laman resmi Kemenpan-RB di menpan.go.id. Sejumlah pihak mengecam langkah tersebut karena dinilai Yuddy yang juga politisi dari Partai Hanura tengah melakukan manuver politik.
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan tidak bisa dipungkiri langkah Menteri Yuddy itu sebagai manuver politik dan bukan murni lantaran ingin memberikan evaluasi atas kinerja menteri-menteri.
"Nuansa politiknya sangat kental," kata Johnny saat dihubungi di Jakarta, Selasa (5/1/2016).
Anggota Komisi XI DPR itu menilai evaluasi itu sebagai manuver politik melalui Kemenpan-RB yang dipimpin Yudd dan jelas manuver eks politisi Golkar itu dinilai telah menimbulkan kegaduhan politik baru. Dia pun menyayangkan jika memang harus dilakukan evaluasi seharusnya Yuddy tidak memublikasikan ke publik, cukup di internal kabinet saja.
"Tidak selayaknya dipublikasikan seperti ini. Evaluasi menpan cukup untuk masukan bagi presiden dalam mengambil kebijakan. Evaluasinya pun hanya terkait proses dan pelaporan adminitratif tidak menyangkut kinerja pencapaian operasional. Menpan tidak punya aparat dan kemampuan teknis menilai kinerja pencapaian operasional kementerian dan lembaga, hanya terbatas pada pelaporan administratif dan laporan itu bisa bias bagi publik," jelasnya.
Sebelumnya, Kemenpan-RB merilis hasil penilaian akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga tahun 2015. Ada 16 kementerian dan lembaga yang masuk kategori nilai paling rendah dalam penilaian. Kementerian dan lembaga yang mendapatkan nilai rendah di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pemuda dan Olahraga; serta Kejaksaan Agung.
Sementara itu, berdasarkan hasil akuntabilitas kinerja di 77 kementerian/lembaga Kementerian Ketenagakerjaan menempati posisi keenam di bawah Kementerian Keuangan, KPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPK, dan BPKP.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
