Bappenas: Putusan Gabung ke TPP Perlu Kajian Komprehensif

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai perlu adanya kajian secara mendalam sebelum memutuskan Indonesia akan bergabung di kemitraan negara-negara di kawasan Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP).

Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Internasional Bappenas Amalia Adininggar Widyasari mengatakan, melalui kajian mendalam tersebut, pemerintah dapat memutuskan kapan waktu yang tepat untuk bergabung ke TPP.

"Secara umum kan bisa saja ngomong (bergabung), tapi kan kita tidak tahu detil. Ada 30 bidang yang harus kita komitmenkan. Kajian yang komprehensif jadi syarat mutlak," ujar Amalia saat diskusi dengan wartawan di Kantor Pusat Bappenas, Jakarta, Jumat (4/3/2016).

Saat ini, pemerintah sendiri tengah membahas perihal TPP tersebut melalui tim lintas kementerian, sekaligus menyiapkan strategi apabila rencana bergabung dengan TPP tersebut terealisasi.

Amalia menambahkan, TPP sendiri memiliki karakteristik berbeda dibandingkan perjanjian komprehensif lainnya, seperti FTA di Uni Eropa (EFTA). Jika EFTA lebih banyak fokus ke perdagangan dan investasi seperti penurunan tarif dan sebagainya, TPP lebih fokus kepada kepatuhan aturan (regulatory compliance).

"Nantinya kan lebih banyak pembahasan tentang regulasi dan Indonesia harus siap kalau nanti kita memutuskan untuk masuk," kata Amalia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat pada pertengahan Februari lalu, tidak terkait dengan TPP.

Pada saat kunjungannya ke Washington D.C. pada Oktober 2015, ia memang telah menyampaikan kepada Presiden AS Barack Obama bahwa Indonesia bermaksud akan bergabung dengan TPP. Namun, ia menegaskan untuk bergabung dengan TPP memerlukan sebuah proses yang panjang, bisa mencapai dua hingga tiga tahun ke depan.

Presiden juga menggarisbawahi hal-hal terpenting yakni perlunya kehati-hatian dalam mengkalkulasi atau menghitung untung rugi bergabung dalam TPP dengan mengedepankan kepentingan nasional Indonesia yang semua masih dalam proses.

Menteri Perdagangan Thomas Lembong juga mengatakan, antara pernyataan bermaksud untuk bergabung dengan TPP sampai keputusan resminya, ada proses panjang meliputi teknis dan politis sebagaimana semua negara maju yang ingin bergabung juga harus diratifikasi oleh parlemen. (Ant)