Media Cetak Australia Ramai-Ramai Sensor Halaman Depan, Kenapa?

Media cetak di seluruh Australia menyensor halaman depan sebagai aksi protes terhadap kerahasiaan pemerintah dan tindakan keras terhadap kebebasan pers. Media yang melakukan protes antara lain The Australian, The Sydney Morning Herald dan Australian Financial Review.

Iklan yang diputar di seluruh jaringan televisi negara itu, meminta pemirsa untuk bertanya, "Ketika pemerintah menyembunyikan kebenaran dari Anda, apa yang mereka tutupi?"

Kampanye yang dilakukan koalisi Hak untuk Tahu dipicu oleh penggerebekan polisi federal terhadap penyiar nasional ABC dan rumah wartawan News Corp awal tahun ini karena dua cerita yang terbukti memalukan bagi pemerintah.

"Budaya kerahasiaan yang telah turun melalui ketentuan hukum ini membatasi hak setiap orang Australia untuk mengetahui," kata ketua persatuan Media Hiburan dan Seni Paul Murphy mengutip AFP, Senin (21/10/2019).

Baca Juga: Sejumlah Surat Kabar Australia Lakukan Kampanye 'Hitam' untuk Protes Pembatasan Media

"Penggerebekan polisi di rumah wartawan News Corp Annika Smethurst dan markas besar ABC di Sydney adalah serangan langsung terhadap kebebasan media di Australia tetapi mereka hanyalah puncak gunung es," terangnya.

Dilaporkan bahwa ada tiga wartawan menghadapi kemungkinan tuduhan kriminal setelah penggerebekan oleh petugas. Smethurst membeberkan pemerintah sedang mempertimbangkan rencana untuk memata-matai warga Australia, sedangkan dua wartawan ABC membuka dugaan kejahatan perang oleh pasukan khusus Australia di Afghanistan.

Beberapa kelompok media juga menyerukan peningkatan perlindungan bagi para pengungkap fakta di sektor publik, yang juga menghadapi dakwaan karena bocor ke pers, serta peningkatan rezim kebebasan informasi dan reformasi hukum pencemaran nama baik.

Undang-undang pencemaran nama baik di Australia terkenal rumit dan termasuk yang paling keras di dunia. Dan tidak seperti kebanyakan demokrasi liberal, Australia tidak memiliki undang-undang hak atau perlindungan konstitusional untuk kebebasan berpendapat.

Baca Juga: Pembantaian Massal Kuda Balap, Pihak Berwajib Australia Lakukan Penyelidikan

Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan pemerintahnya akan "selalu percaya pada kebebasan pers", tetapi dia juga bersikeras bahwa wartawan tidak berada di atas hukum.

"Negara hukum telah diterapkan secara adil dan adil dalam melindungi kebebasan kita yang lebih luas, dan jadi saya tidak berpikir siapa pun, saya harap, mencari izin cuti untuk hal-hal itu," katanya kepada wartawan dalam kunjungan resmi ke Jakarta.

Diketahui, penyelidikan kebebasan pers akan melaporkan temuannya ke parlemen tahun depan.