Soal BPJS, Menkes: Kalau Iuran Terbatas, Ya Pengeluaran Juga

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperbaiki defisit yang sedang dialami lembaga tersebut. Ini menyusul sindiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal adanya salah tata kelola di BPJS Kesehatan.

"(BPJS Kesehatan) harus sadar dan mudah-mudahan cepat perbaiki kalau lembaganya mengalami defisit. Perbaikan mulai dari harus melakukan pengecekan kembali pengeluaran-pengeluarannya bagaimana dan harus meninjau kembali apa yang dilakukan," ujarnya saat ditemui usai berdialog dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi se-Indonesia di Jakarta, Jumat malam (29/11/2019).

Baca Juga: Menkes Ngomel, Operasi Caesar Bikin BPJS Bengkak

Ia mencontohkan peserta JKN-KIS yang menjalani operasi kelahiran caesar (seksio sesarea) menggunakan BPJS Kesehatan sebanyak 45 persen. Padahal, seharusnya proporsi operasi ini menurut Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO) sekitar 20 persen.

"Berarti (BPJS Kesehatan) harus koreksi diri mana yang harus benar-benar dilakukan seksio dan mana yang tidak supaya tidak ada pembengkakan biaya. Kalau uangnya (iuran JKN-KIS) terbatas ya pengeluarannya juga harus dibatasi," katanya.

Ia mengimbau semua pejabat dan pegawai BPJS Kesehatan bekerja berdasarkan kriteria yang benar dan perhitungan klaim pelayanan kesehatan dengan tepat. Ia khawatir jika pengeluaran terlalu berlebihan maka lembaga asuransi sosial itu bisa alami defisit bahkan bangkrut.

Baca Juga: Iuran Naik, BPJS Kesehatan Akui Masih Defisit Tahun Depan

"Padahal undang-undang (UU) mengamanatkan pelayanan kesehatan dasar," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi kembali menyentil BPJS Kesehatan. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya di RSUD Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019) pagi, Jokowi memandang pokok permasalahan BPJS Kesehatan berada di internal institusi, bukan rumah sakit atau pasien. Ia pun meminta BPJS Kesehatan bisa menyelesaikan persoalan yang ada, yakni defisit anggaran yang terus membengkak.