China Masih Bengal, Pak Jokowi Coba Strategi Ini

Pemerintah didesak untuk berjuang semaksimal mungkin untuk mengamankan kedaulatan Indonesia. Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan bahwa untuk urusan kedaulatan, maka negara tidak boleh berkompromi termasuk di laut Natuna.

"Kita lihat bahwa yang dilakukan selama ini melanggar ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) yang menjadi hak Indonesia. Apakah itu wilayah berdaulat atau tidak, tetapi pelanggaran itu dilakukan terus menerus, maka akan sampai pada pelanggaran kedaulatan," kata Sukamta dalam diskusi CDCC di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Sukamta mengatakan bahwa hal yang dilakukan nelayan China baru-baru ini di perairan Natuna bukan hanya melanggar ZEE, namun juga melarang dan menghalangi penegakan hukum aparat Indonesia. Menurutnya, ini waktunya bagi bangsa Indonesia untuk menerjemahkan jargon NKRI Harga Mati.

Baca Juga: China Kembangkan 5 Kota Superpintar, Didukung Teknologi 5G

"Kita juga bertanya-tanya apakah yang dilakukan China sekadar menjaring ikan di wilayah ZEE dengan kapal ikannya, atau dia melakukan banyak aktivitas yang cover-nya adalah nelayan ikan, tapi boleh jadi kepentingan China selain ikan, juga sumber daya di bawah laut itu sendiri," ujar anggota DPR dari Fraksi PKS itu.

Backdoor Diplomacy

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan, masuknya nelayan-nelayan China ke ZEE Indonesia di Natuna Utara berarti pemerintah perlu melakukan backdoor diplomacy.

"Backdoor diplomacy dilakukan bila terjadi kebuntuan dalam diplomasi formal. Dalam melakukan hal ini, pemerintah akan menunjuk tokoh yang dapat memengaruhi kebijakan yang diambil oleh suatu negara," ungkap Hikmahanto dalam keterangan resminya.

Baca Juga: Pantes China Ngiler. Jadi Ini Kekayaan Biota Laut yang Ada di Natuna

Dalam kaitan dengan mulai kembalinya nelayan-nelayan China di Natuna Utara, maka backdoor diplomacy dapat dilakukan untuk menyampaikan pesan oleh tokoh yang ditunjuk. Pesan yang disampaikan, yaitu apabila nelayan-nelayan China terus berdatangan, maka akan membangkitkan sentimen anti-China dari publik Indonesia.

"Bila kemarahan publik tidak dapat dibendung oleh pemerintah maka kepentingan China di Indonesia akan terganggu. Ini mengingat pemerintah Indonesia akan merespons kehadiran nelayan-nelayan China dengan mengambil sejumlah langkah yang keras sesuai tuntutan publiknya," kata dia.

"Langkah ini bisa jadi akan dibalas oleh pemerintah China. Situasi inilah yang berpotensi merusak persahabatan Indonesia dan China yang selama ini terjalin," imbuh Hikmahanto.