Asabri Diduga Dirampok Rp10 T, Moeldoko Bilang: Selama Saya Panglima TNI, Gak Ada Persoalan

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan selama dirinya menjabat sebagai Panglima TNI, tidak ada masalah terkait Asabri. Namun, ia mengaku tidak mengetahui jika terjadi masalah di internal Asabri lantaran bukan berada di dalam organisasi TNI.

"Selama saya menjadi Panglima nggak ada sih ya persoalan-persoalan itu muncul. Semuanya baik. Tapi sekali lagi bagaimana di dalamnya sama sekali kita nggak paham karena jauh antara Cilangkap dengan Asabri itu nggak ada kontak langsung," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Lanjutnya, ia mengatakan tidak paham dengan urusan internal Asabri karena sebagai Panglima ia tak mempunyai kewenangan mengurus BUMN itu. Menurutnya, jajaran direksi Asabri dipilih oleh Menteri BUMN.

Baca Juga: Asabri Diduga Dirampok Rp10 T, Akhirnya Prabowo Tanggung Jawab!!

Baca Juga: Ini yang Dibahas Prabowo Saat Temui Menhan Prancis

"Saya nggak ngerti ya urusan Asabri. Waktu saya Panglima TNI itu nggak ngerti tentang Asabri, kita Panglima TNI waktu itu tidak punya otoritas yang bersinggungan dengan Asabri karena itu dikelola oleh BUMN. Sampai pemilihan Dirut Asabri saja oleh Menteri BUMN dan kalau nggak salah dengan Kemenhan," tegasnya.

Kemudian, ia menjelaskan soal skema pembiayaan bagi prajurit TNI yang ingin membeli rumah. Menurutnya, Asabri berperan sebagai pembayar uang muka.

"Jadi kalau prajurit saya seribu orang akan pesan rumah, Asabri nanti yang akan membayarkan uang muka. Selanjutnya TWP tabungan wajib perumahan itu yang menyicil per bulannya yang membayar ke bank. Mekanismenya seperti itu," ujar dia.

Kemudian, ia mengatakan tidak ada jalur koordinasi Asabri dengan TNI. Menurutnya, TNI hanya membuat daftar apa yang menjadi kebutuhan prajurit di bidang perumahan.

"Itu memang uangnya prajurit TNI dan kepolisian juga ada di situ. Dihimpun. Tahunya kita hanya menginventarisasi aja kebutuhan prajurit di bidang perumahan berapa. Terus Asabri bisa menyiapkan berapa jumlahnya untuk perumahan baru nanti dikomunikasikan antara angkatan dan kepolisian bagaimana ini menjadikan perumahan itu," tukasnya.

Diwartakan sebelumnya, isu korupsi di tubuh Asabri ini mengemuka ke publik setelah Menko Polhukam Mahfud MD bicara soal dugaan kasus korupsi di Asabri senilai Rp10 triliun.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp10 triliun itu," kata Mahfud Md di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat lalu (10/1).