Indonesia Setop Penerbangan, Eh China Ngambek, Sampai Bilang...

Pemerintah RI memutuskan untuk menyetop sementara penerbangan langsung ke China. Hal tersebut dilakukan terkait merebaknya virus corona. Tak hanya itu, pemerintah juga menghentikan pemberian bebas visa kunjungan dan visa on arrival untuk warga negara RRT.

Menanggapi hal itu, Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian menilai semestinya pemerintah Indonesia tidak bersikap seperti itu.

"Menurut saya kalau ambil pembatasan seperti terhadap penukaran personal penerbangan dan perdagangan kami sangat tidak berharap itu dampaknya. Itu sebenarnya juga akan merugikan ekonomi perdagangan dan pariwisata Indonesia sendiri," ujarnya kepada wartawan, kantor Kedutaan Besar China di Jakarta, Selasa (4/1/2020).

Baca Juga: Xi Jinping 'Hilang' Saat China Perangi Wabah Corona, Kenapa?

Baca Juga: Xi Jinping: Corona Ujian Besar untuk China

Ia mengatakan selama intin kerja sama Indonesia dan China berlangsung baik selama 8 tahun terakhir. Sambungnya, selain itu turis dari China kerap memberikan keuntungan kepada Indonesia.

"Saya pikir Tiongkok sudah 7 atau 8 tahun berturut-turut menjadi mitra perdagangan terbesar di Indonesia dan Tiongkok sudah... seminimalnya tingkat negara kedua terbesar sumber wisatawan asing setiap tahun ada 2 juta lebih turis dari China yang datang ke Indonesia. Dan Tiongkok juga adalah salah satu sumber investasi terbesar kepada Indonesia," ucap dia.

Sambungnya, terkait penghentian impor pangan, menurutnya penyebaran virus Corona belum terbukti bisa menular melalui bahan pangan.

Karena itu, ia mengaku keberatan dengan langkah pemerintah Indonesia yang membatasi perdaganan terhadap China.

"Sekarang masih belum ada bukti yang bisa membuktikan Coronavirus bisa ditularkan lewat barang-barang impor, dan WHO sudah menyatakan bahwa mereka tidak setuju bahkan keberatan pada tindakan pembatasan perdagangan terhadap Tiongkok. Kami pikir bahwa kalau Indonesia benar-benar mengambil tindakan seperti itu akan mengakibatkan dampak yang negatif," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat dengan Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait itu. Dia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia hanya mengikuti protokol internasional.

"Kita ikuti global health protocol. Kita basisnya global health protocol," ujarnya di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2).