Jokowi Soal Covid-19: Ini Gak Ada Pergerakan yang Signifikan!

Presiden Jokowi mengungkap penyebab penolakan masyarakat terhadap testing Covid-19. Menurut dia, hal itu terjadi karena kurangnya sosialisasi.

"Kemudian pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak oleh masyarakat. Ini karena apa? Mungkin datang-datang pakai PCR, datang-datang rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu, sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi. Sehingga yang terjadi adalah penolakan," ucap Jokowi di Istana Merdeka, Senin (29/6/2020).

Baca Juga: Begini Jadinya saat Lockdown Corona Justru Picu Ledakan Kehamilan

Kepala Negara ingin tenaga medis di daerah yang masih tinggi angka penularan virus coronanya ditambah dari pusat. Hal itu penting untuk mempercepat penanganan Covid-19.

"Bisa saja dilakukan dengan menambah personil dari pusat atau tenaga medis dari pusat untuk provinsi-provinsi di luar DKI yang menunjukan tren penyebaran yang masih tinggi," jelasnya.

Selain menambah tenaga medis, Jokowi juga memerintahkan menterinya memperbanyak peralatan penanganan Covid-19 di zona merah.

"Kedua, mungkin bisa dibantu lebih banyak peralatan. Dan betul-betul, dua hal tadi kita kontrol di provinsi. Karena kalau tidak kita lakukan sesuatu, dan kita masih datar seperti ini, ini gak ada pergerakan yang signifikan," tukas dia.

Sebagaimana diketahui, pada sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020, Jokowi menegaskan akan mengambil kebijakan luar biasa guna mencegah krisis ekonomi yang semakin meluas di tengah pandemi Covid-19. Bahkan ia berani mempertaruhkan reputasi politiknya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan dirinya siap kembali menerbitkan Perppu sebagai payung hukum kementerian dan lembaga dalam mengambil kebijakan.

"Kalau mau minta Perppu lagi saya buatin Perppu. Kalau yang sudah ada belum cukup asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya, jangan sampai ada hal yang justru menganggu," tuturnya.

Jokowi pun menyinggung reshuflle di Kabinet Indonesia Maju hingga membubarkan lembaga negara jika itu diperlukan untuk kepentingan rakyat.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu, sudah," tegasnya.