Kata Siapa Kelapa Sawit Merugikan? Ini Kesaksian Petani Milenial Sawit

Isu dan pemberitaan tentang kelapa sawit yang berkembang di media massa maupun online lebih sering memunculkan informasi yang negatif, khususnya tentang deforestasi yang diakibatkan perkebunan sawit. Hal tersebut dibantah oleh petani milenial sawit, Djono Albar Burhan yang mengatakan agar berhati-hati menerima informasi.

"Saya petani sawit. Jangan asal bicara. Saya merasa diuntungkan dengan adanya kelapa sawit. Kalau bicara keberlanjutan, sekarang sedang dilarang pembukaan lahan baru karena masih ada moratorium," katanya dalam Talkshow Sawit GenSawit Corner dengan topik Benarkah Sawit dan Biodiesel Penyebab Deforestasi?, Kamis (28/10/2021).

Baca Juga: Kelapa Sawit Berpotensi Capai Swasembada Gula Dalam Negeri

Djono memaparkan, saat ini petani sawit ingin melakukan pembukaan lahan perkebunan sawit seluas 2 hektare. Adapun dalam proses pembukaan lahan dilakukan dengan menggunakan alat berat.

Hal ini disebabkan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan dilarang dan sudah diatur melalui regulasi yang secara ketat. Karena itu, dia mendorong agar proses keberlanjutan kelapa sawit tidak dilakukan dengan cara pembakaran lahan hutan.

"Menjadi petani sawit keren; menjadi penyelamat ekonomi tahun 2020. Kalau tidak ada sawit, kontraksi ekonomi akan makin parah," katanya.

Meski keberadaan sawit di luar negeri belum begitu baik untuk diterima, dia mengatakan perlunya membanggakan keberadaan sawit di Indonesia. Karena di antara jenis minyak nabati lainnya, harga minyak sawit dinilai lebih berdaya saing tinggi.

Bahkan, Djono menyimulasikan, dalam setahun kelapa sawit mampu memproduksi 4 ton minyak. Sebaliknya, minyak bunga matahari dalam setahun hanya mampu memproduksi sebanyak 650 kg.

Sementara berdasarkan nilai jual, lanjut Djono, selama 2-3 tahun harga TBS sawit yang dijual petani per kilogram sebesar Rp2.000. Namun, belakangan dengan pemanfaatan minyak sawit sebagai campuran solar sebesar 30 persen, menjadikan harga TBS sawit mengalami kenaikan menjadi Rp3.000.

"Sementara, keberadaan Biosolar B30, kalau tidak ada biosolar dan tidak ada pencampuran, pemerintah akan makin banyak mengimpor solar," pungkasnya.