Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Antisipasi Demo Tolak Pemekaran Wilayah di Papua, Dua Ribu Personel Disiagakan

        Antisipasi Demo Tolak Pemekaran Wilayah di Papua, Dua Ribu Personel Disiagakan Kredit Foto: Antara/Mohamad Hamzah
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Sebanyak 2.000 personel gabungan TNI-Polri akan kembali disiagakan guna mengantisipasi aksi unjukrasa terkait penolakan daerah otonomi baru (DOB) yang akan dilaksanakan di Jayapura, Jumat (3/6/2022).

        Kapolresta Jayapura Kota, AKBP Victor Dean Mackbon menjelaskan bahwa banyaknya aparat keamanan disiagakan itu agar tidak kecolongan mengingat hingga kini belum ada yang bertanggung jawab penuh.

        "Saya tidak ingin insiden tahun 2019 lalu terulang lagi di Kota Jayapura karena sampai saat ini tidak ada yang bertanggungjawab sehingga bila ada yang mencoba tetap melaksanakan aksinya yakni melakukan long march maka akan dibubarkan," Kata Victor, kemarin.

        Mantan Wadir Reskrimsus Polda Papua itu meminta para pendemo juga mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak memaksakan kehendak untuk melakukan long march karena dipastikan tidak diizinkan.

        Ia mengatakan bila ingin melakukan demo ke DPR Provinsi Papua akan difasilitasi dengan menggunakan kendaraan sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

        "Polisi pasti membantu memfasilitasi pendemo dengan menyiapkan kendaraan guna mengangkut para pendemo karena yang pasti aparat keamanan tidak ingin insiden tahun 2019 terulang,"tegasnya.

        Baca Juga: Wapres Harapkan Peran LMA Yakinkan Terkait Kebijakan Pemekaran Wilayah

        Dia pun berharap masyarakat tetap beraktivitas dengan normal termasuk perekonomian karena TNI-Polri akan terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Jayapura. Para pendemo tidak saja melakukan demo penolakan DOB tetapi juga menuntut referendum.

        "Aksi demo dimotori KNPB yang merupakan organisasi yang motivasinya kita tahu yaitu referendum sehingga kami tidak ingin kecolongan dan tetap akan melarang long march ke DPRP," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Boyke P. Siregar
        Editor: Boyke P. Siregar

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: