Hukuman Bagi Petinggi ACT Jika Terbukti Gelapkan Dana Korban Lion Air, Polri: Pidana 20 Tahun atau Denda Rp10 M!
Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Petinggi lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) kini tengah terjerat kasus dugaan penyelewengan dana korban bencana kecelakaan pesawat jatuh Lion Air yang merupakan bantuan tanggung jawab dari pihak Boeing untuk kepentingan pribadi.
Temuan itu berdasarkan hasil penyelidikan sementara kasus dugaan penyelewengan dana umat oleh lembaga ACT yang menyeret Ibnu Khajar dan Ahyudin. Dalam kasus itu, Ahyudin dan Ibnu diduga melanggar Pasal 372 KUHP dan 374 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan.
Lalu, Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal Pasal 70 ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Kemudian, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
"Ancaman pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Sabtu (9/7/2022).
Ramadhan mengatakan dana pihak Boeing yang dikelola ACT itu sebanyak Rp138 miliar. Saat itu, pihak Boeing memberikan dua jenis dana kompensasi, yaitu dana santunan tunai dan nontunai kepada ahli waris para korban masing-masing sebesar USD144.500 atau setara dengan Rp2.066.350.000.
Ramadhan mengatakan dana tersebut tidak dapat dikelola langsung oleh para ahli waris korban melainkan melalui lembaga atau yayasan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan Boeing.
Salah satu persyaratan tersebut adalah lembaga atau yayasan yang bertaraf internasional. Pascakecalakaan itu, jelas dia, para ahli waris korban dihubungi oleh pihak yang mengaku dari ACT meminta untuk memberikan rekomendasi kepada pihak Boeing agar dana CSR tersebut dikelola oleh pihaknya.
Sebab, dana sosial atau CSR diperuntukan membangun fasilitas pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari ahli waris para korban. Namun, setelah pihak Boeing menunjuk ACT untuk mengelola dana sosial/CSR tersebut, ahli waris tidak diberitahu lagi perihal realisasi jumlah dana yang diterima.
"Termasuk nilai serta progres pekerjaan yang dikelola oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT)," ujar Ramadhan.
Baca Juga: Lagi Hangat Skandal Dana Umat, Video Pendiri ACT Viral: Saya Ustaz, Saya Hanya Mengambil Hak Saya!
Konon, Ahyudin menjabat sebagai ketua pengurus/presiden ACT sekaligus penanggung jawab terhadap penggunaan dana dan kegiatan yang dikelola lembaga itu. Adapun Ibnu Khajar berperan sebagai wakil ketua pengurus atau vice president ACT.
Saat ini, Ibnu Khajar menjabat sebagai Presiden ACT sekaligus penanggung jawab terhadap penggunaan dana sosial/CSR dan kegiatan lembaga itu.
"Diduga pihak ACT tidak merealisasikan/menggunakan seluruh dana sosial/CSR yang diperoleh dari pihak Boeing," ujar Ramadhan.
Baca Juga: Skandal Dana Umat ACT Melebar ke Bantuan Korban Kecelakaan Lion Air, Politikus PSI: Tepat Dibubarkan
Ramadhan menyebut sebagian dana sosial/CSR tersebut diduga dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staf di lembaga filantropi itu.
"Juga diduga digunakan untuk mendukung fasilitas serta kegiatan atau kepentingan pribadi yang saat itu diketuai oleh Ahyudin dan wakil ketua pengurus atau vice presiden Ibnu Khajar," pungkas Ramadhan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait: