Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        PP Muhammadiyah Usulkan Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu: Mengurangi Kanibalisme Politik

        PP Muhammadiyah Usulkan Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu: Mengurangi Kanibalisme Politik Kredit Foto: Andi Hidayat
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menuturkan pihaknya mengusulkan agar Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Dengan begitu, masyarakat hanya akan memilih gambar partai politik dalam kertas pemilihan legislatif.

        Selain itu, Abdul juga mengusulkan sistem proporsional terbuka terbatas, sebagaimana yang sempat di pakai pada pemilu beberapa periode lalu.

        Baca Juga: AHY Tegaskan Demokrat Tolak Keras Sistem Pemilu Proporsional Tertutup: Memundurkan Kualitas Demokrasi!

        "Kita bisa memilih partai politik atau memilih calon legislatif yang memang semua mengikuti ketentuan kalah memenuhi BPP sesuai dengan nomor urut," kata Abdul dalam konferensi persnya di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

        Dengan sistem tersebut, Abdul menilai suara pemilih masih terakomodir dan membuka peluang untuk terpilih, tidak hanya yang berada di nomor urut teratas.

        Kendati demikian, Abdul menyebut semua usulan masih berada di bawah keputusan Mahkamah Konsitusi yang saat ini tengah mengkaji sistem pemilu.

        "Tapi memang kami menyampaikan ini bukan hanya, sejak pertama 48, tetapi ketika sidang kanwil 2014, Muhammadiyah telah menyampaikan usulan ini," katanya.

        Lebih lanjut, dia juga berharap sistem proporsional terbuka terbatas bisa mengurangi kanibalisme politik, di mana sesama calon saling melakukan penjegalan.

        Baca Juga: Fahri Hamzah Kritik Keras Wacana Pileg Proporsional Tertutup: Tradisi Komunis!

        "Pertama bisa dikurangi kanibalisme politik di mana sesama calon itu saling menjegal satu sama lain yang itu berpotensi menimbulkan polarisasi politik. Yang kedua mengurangi money politics, karena kemudian muncul siapa yang punya kekuatan kapital yang paling kuat itu," katanya.

        "Juga bisa mengurangi populisme politik yang kadang-kadang pemilih ini menentukan pilihan bukan berdasarkan kualitas, tapi berdasarkan popularitas," tambahnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Andi Hidayat
        Editor: Ayu Almas

        Bagikan Artikel: