Kemendag: Bursa Berjangka CPO Ditargetkan Mulai Efektif Juni 2023

Indonesia merupakan produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) terbesar di dunia sehingga sudah seharusnya Indonesia memiliki harga acuan CPO sendiri.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Didid Noordiatmoko, dalam Seminar Hybrid Majalah Sawit Indonesia bertemakan 'Strategi Indonesia Menjadi Harga CPO Dunia' pada Kamis (2 Maret 2023), mengatakan strategi membentuk harga rujukan CPO Indonesia merupakan bagian dari membangun kedaulatan industri sawit dalam negeri.

Baca Juga: Buka Maret 2023, Harga CPO Domestik Meningkat Lagi

Oleh karena itu, Kemendag tengah menyusun aturan baru yang akan mewajibkan ekspor CPO melalui bursa berjangka komoditas.

Lebih lanjut dikatakan Didid, aturan tersebut masih digodok dan membutuhkan kajian matang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kebijakan domestic market obligation (DMO) dan eksportir.

Baca Juga: Sepanjang Februari 2023, Harga CPO Domestik Tercatat Kembali Naik

Lalu, akan dikaji pula produk CPO yang wajib diekspor melalui bursa berjangka. Selanjutnya mekanisme bursa untuk memfasilitasi perdagangan. Peranan Bappebti membentuk referensi harga komoditas di Indonesia sebagaimana amanat UU Nomor 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Didid menjelaskan kebijakan ini diambil untuk memperbaiki tata niaga CPO. Sebab, selama ini terdapat perbedaan data ekspor sawit. Perbedaan tersebut berpotensi menyebabkan penerimaan negara dari ekspor sawit kurang optimal.

Didid menyebut kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka akan memudahkan pemerintah menetapkan neraca komoditas CPO. Hal ini agar kejadian kelangkaan bahan baku CPO untuk minyak goreng tidak terulang.

Dia mencontohkan produksi CPO sebanyak 50 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, kebutuhan untuk konsumsi dan sejenisnya kira-kira 3 juta ton. Lalu, kebutuhan untuk pengolahan turunan CPO sekitar 6 juta ton. Kebutuhan biodiesel dan sebagainya sekitar 14 juta ton sehingga kebutuhan domestik sekitar 23 juta ton. Berarti, maksimal ekspor yang bisa diizinkan adalah sekitar 27 juta ton. 

Baca Juga: Peningkatan Harga CPO Produsen Nomor Dua Sawit Dunia Didorong Sentimen Ini

Selain itu, Didid menyebut saat ini pihaknya masih menyiapkan insentif untuk pelaku usaha karena adanya kewajiban ekspor melalui bursa berjangka. Misalnya terkait perpajakan, baik Pajak Penghasilan (PPh), maupun di Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta juga biaya transaksi. 

Lebih lanjut, Didid menerangkan, saat ini baru ada dua bursa berjangka komoditi yang telah memiliki izin yakni Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)/Jakarta Futures Exchange (JFX) dan Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (BKDI).

Baca Juga: Pertengahan Februari 2023 Harga CPO Naik, Apa Sih Penyebabnya?

Kemendag menargetkan bursa berjangka untuk CPO mulai efektif pada Juni 2023. Meskipun price discovery-nya akan muncul sekitar 1 bulan atau 2 bulan setelah diterapkan.

"Harapannya akhir tahun ini kita sudah memiliki price reference untuk CPO, namun mencapai price reference itu kita harus pastikan CPO itu masuk bursa (berjangka) di bulan Juni (2023)," kata Didid.