Jokowi Bohong Soal Tidak Ikut Campur Urusan Capres? Profesor Mantan Pendukung Beri Analisa Mengejutkan: Jelas Tidak Jujur!

Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana menyoroti manuver Presiden Jokowi yang ia sebut “cawe-cawe” di Pilpres 2024.

Denny yang merupakan mantan pendukung Jokowi di 2014 lalu tersebut menilai Jokowi telah berbohong soal klaim tidak ikut campur dalam urusan pencapresan di Pilpres 2024. Hal ini ia ungkapkan pada poin ke 10 analisa panjangnya “Berbohong kepada Publik”, mengenai ikut campurnya Jokowi di Pilpres 2024.

“Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden. Maka, Beliau protes ketika semua soal capres dikaitkan dengan dirinya. Tetapi pernyataan itu jelas tidak jujur,” ujar Denny dalam rilisnya, dikutip dari laman Integrity Law Firms, Kamis (27/4/23).

Denny menilai terlalu nampak bagaimana keterlibatan Jokowi dalam urusan pencapresan 2024 ini.

Baca Juga: Untung Belum Tentu, Generasi Mendatang Harus Tanggung Warisan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kebanggaan Jokowi!

Salah satu yang disinggung oleh Denny adalah acara buka puasa bersama yang diadakan Partai Amanat Nasional (PAN).

“Di pertemuan buka puasa yang diadakan PAN saja, setelah melakukan pertemuan tertutup, Presiden Jokowi dengan seluruh partai pendukung pemerintah—kecuali Partai Nasdem yang tidak diundang untuk hadir, di hadapan media menyampaikan ide tentang koalisi besar, antara KIB dengan Gerindra dan PKB,” jelasnya.

“Jelaslah, pembentukan koalisi besar ada urun andil dari Presiden Jokowi,” tambahnya.

Baca Juga: Mengejutkan! Mantan Pendukung Jokowi Ungkap Pengakuan Ketum Parpol: 'Kalau Dukung Anies Baswedan, Kami Akan Hilang!'

Lebih lanjut, Denny yang mengaku analisanya ini berdasarkan informasi-informasi akurat membeberkan kisah tak sinkronnya arahan Jokowi ke Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Denny menyebut ada arahan dari Jokowi agar Muhaimin segera mendeklarasikan pasangan Prabowo-Muhaimin. Muhaimin yang dapat arahan dari Jokowi pun menyampaikan ke Prabowo, namun Prabowo yang juga bertemu Jokowi mengaku arahan Jokowi adalah deklarasikan pasangan Prabowo-Airlangga Hartarto.

“Terkejut dan kecewa atas pesan yang berbeda tersebut, Muhaimin akhirnya meninggalkan kediaman Prabowo dan menyampaikan pernyataan media: Belum ada kesepakatan capres-cawapres,” jelas ungkap Denny.

“Arah Jokowi mendukung Koalisi Besar dengan paslon Prabowo-Airlangga semakin terang ketika di hari lebaran pertama Prabowo bertemu Presiden Jokowi, lalu di hari kedua Prabowo menemui Aburizal Bakrie dan Airlangga Hartarto,” tambahnya.

Karenanya, Denny menganggap pengakuan Jokowi soal tidak ada ikut campur soal pencapresan adalah suatu hal yang tidak jujur disampaikan kepala negara.

Ia pun mengingatkan agar kiranya Jokowi bisa memosisikan diri netral dan tak ada kecenderungan ke pihak manapun karena khawatir akan berujung pada kecurangan.

Baca Juga: Mencengangkan! Pak Pendeta Bongkar Kisah Anies Baswedan Buat Majelis Satu Gereja Menangis: Saya Emosional Juga Menceritakannya...

“Akhirnya, Presiden Jokowi tentu boleh punya preferensi capres jagoannya. Tetapi menggunakan pengaruh dan kekuatan kepresidenannya untuk menjegal bakal capres yang lain, seharusnya tidak dilakukan. Demokrasi dan Pilpres 2024 akan dicatat sebagai pemilu yang penuh rekayasa politik yang kotor, dan itulah legacy Presiden Jokowi yang harus dihentikan, sebelum menjadi kenyataan,” jelasnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Ngibul Soal Cari Takjil di Masjid UGM saat Jadi Mahasiswa? Refly Harun Sampai Ngakak Dengarnya: Dulu Masih Kuburan!

“Tanpa menafikan adanya kemungkinan dinamika dan perubahan, Presiden Jokowi terbaca mendukung paslon Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno, lalu juga mencadangkan sokongan kepada Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto, sambil tetap berusaha menggagalkan pencapresan Anies Baswedan, yang kemungkinan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, sepanjang partainya tidak berhasil “dicopet” Moeldoko, tentu dengan persetujuan Presiden Jokowi,” jelasnya.