Menkeu Sri Mulyani Paparkan 3 Hal Penting dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut tiga hal yang dinilai penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Menurutnya, kerangka kebijakan, persiapan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan perlu menjadi perhatian utama dalam mendorong daya tarik pendanaan infrastruktur di seluruh wilayah ASEAN.

Hal itu disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam event High Level Dialogue on Promoting Sustainable Infrastructure Development yang diselenggarakan di Hotel Mulia, Jakarta, pada Kamis (24/8/2023). Seminar tersebut juga dihadiri oleh para Menkeu negara-negara ASEAN yang bertindak sebagai panelis.

Baca Juga: Menuju KTT ASEAN, Sri Mulyani Ungkap 5 Hasil Rapat Menkeu dan Menkes Se-ASEAN

Mengawali sesi diskusi, moderator Timothy Marbun mempersilakan para Menkeu untuk menyebutkan tiga hal penting untuk mewujudkan infrastruktur berkelanjutan sekaligus menarik pembiayaan investasi.

"Pertama, lingkungan yang mendukung, ini berkaitan dengan kebijakan. Jika Anda bisa merancang kebijakan yang tepat, Anda akan mampu menarik pendanaan yang tepat dan merealisasikan suatu proyek infrastruktur," ujar Sri Mulyani.

Kedua, Menkeu menuturkan bahwa persiapan dalam merancang proyek infrastruktur juga menjadi hal yang tak kalah penting.

"Karena kita selalu mengatakan bahwa infrastruktur itu penting. Namun sebenarnya, proses perancangan dan penyiapan sebelum mengeksekusi pembangunan infrastruktur justru menjadi bagian yang paling penting," tambahnya.

Menurutnya, banyak negara menghadapi permasalahan dalam menyusun pipeline yang tepat bagi proyek-proyek infrastrukturnya. Proyek air bersih, pembangunan jalan, jaringan listrik, dan telekomunikasi seluruhnya membutuhkan persiapan yang matang.

"Khususnya jika Anda mempertimbangkan aspek lingkungan, aspek sosial, dan juga isu manajemen risiko," jelas Sri Mulyani.

Poin ketiga, Menkeu menyebut bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi hal yang juga perlu mendapat perhatian. Pasalnya, skema dan sumber pendanaan investasi seringkali melibatkan banyak pihak.

"Anda harus mampu berkolaborasi dengan tidak meningkatkan biaya transaksi, tetapi justru menyederhanakan proses yang ada," terang sang Bendahara Negara.

Oleh karenanya, Menkeu mengajak para pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mewujudkan tata kelola yang baik sekaligus efisien sehingga berbagai proyek infrastruktur dapat dijalankan.