IPB Bilang Sawit Menghadapi Tantangan Besar dari Dalam Negeri, Apa Itu?

Guru Besar IPB University, Bayu Krisnamurthi, mengatakan bahwa ada tantangan yang jauh lebih besar yang dihadapi oleh sektor sawit Indonesia. tantangan tersebut bukan berasal dari luar negeri, melainkan dalam negeri sendiri.

Bayu mengungkapkan adanya pekerjaan rumah besar terkait masa depan sawit Indonesia sehingga pemerintah dan pihak terkait bisa membereskan, mengatasi, dan menghadapi masalah-masalah yang berasal dari dalam negeri.

Baca Juga: Limbah Cair Sawit Bisa Jadi Solusi Ambisi Prabowo Capai Pertumbuhan Ekonomi 8%

“Sebagai idnsutri yang besar, masalah-masalah dalam negeri ini yang harus kita rapihkan dan bereskan,” ucap Bayu, Senin (25/11/2024).

Menurutnya, ada tiga hal dalam negeri yang perlu dibereskan oleh pihak-pihak terkait. Pertama, yakni masalah tata kelola dan kelembagaan.

Semakin banyak pihak yang memberikan perhatian ke sektor sawit ini, imbuhnya, maka semakin nyata juga tantangan kelembagaan dan tata kelola yang semakin ribet.

Baca Juga: Industri Kelapa Sawit Ditekan dari Berbagai Arah, Pengusaha, Petani dan Industri Perlu Berembug Cari Solusi

Masalah kedua, tumpang tindih hak atas tanah dengan kawasan hutan. Bayu menilai jika masalah kedua ini merupakan masalah yang paling mendasar yang perlu dihadapi dari tata kelola kelapa sawit Indonesia. Akselerasi perkembangan kesejahteraan petani, kontribusi terhadap devisa, dan lain sebagainya menurut Bayu akan sulit untuk bisa dioptimalkan apabila masih ada masalah kelembagaan dan tumpang tindih lahan yang tidak bisa diselesaikan dengan segera.

Masalah tumpang tindih lahan ini juga berbuntut pada investasi di sektor kelapa sawit nantinya. Pasalnya, apabila masalah tumpang tindih lahan ini masih tidak menuai kejelasan, maka hal itu akan berpengaruh pada psikologi pasar, pengusaha, maupun petani itu sendiri.

Baca Juga: IPB Ungkap Kunci Penyelesaian Konflik Lahan Sawit dengan Masyarakat Adat

“Siapa sih yang pengen berusaha atau berbisnis dalam suasana ketidak pastian dan bertanya-tanya? Usaha saya ini legal apa enggak ya? kalau pertanyaannya masih ada teurs, ini dampaknya besar sekali dalam pasar sawit,” ungkapnya

Di sisi lain, posisi sawit Indonesia juga menjadi lebih lemah di pasar lantaran ketidakpastian dari regulasi dari pihak-pihak terkait, khususnya pemeirntah terkait dengan tata kelola dan kelembagaan sawit tersebut.

“Kalau ini terus berkepanjangan, maka ini akan menjadi titik lemah dari perkembangan industri sawit ke depan. mau meningkatkan produktivitas segala macamnya juga akan sulit,” jelas Bayu.

Baca Juga: Dongkrak Baku Mutu, Pemerintah Bakal Longgarkan Regulasi Lahan Sawit Tanpa Kebun

Ketiga, kebijakan pemerintah terkait hilirisasi sawit. Meskipun hilirisasi sawit sudah dinilai cukup maju, namun Bayu menilai jika hilirisasi industri pertanian lain belum semaju seperti sawit.

Melihat hal tersebut, Bayu menyarankan agar pemerintah dan pihak-pihak terkait harus duduk bersama membahas regulasi agar jangan sampai pemerintah membuat kebijakan yang justru membingungkan untuk industri sawit yang sudah maju dibandingkan industri lainnya.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menyinkronkan sawit dengan program ambisi dari Prabowo Subianyo yakni makanan bergizi gratis.

“Antara sawit dan pemerintah bisa bersinergi dalam program MBG (makanan bergizi gratis). Misalnya di sekitar pabrik sawit, diberi mandate untuk menyediakan makanan gratis bagi para karyawannya, anak-anak karyawannya, dan sekolah sekitar yang dikelola oleh pabrik sawit itu sendiri,” ucap dia.

Dirinya pun menyarankan agar segala pemangku kepentingan di sektor sawit haruslah kompak. Jangan sampai sawit hanya kemudian besaing di antara pelakunya. Alih-alih berkonflik satu sama lain, Bayu menegaskan agar para pelaku sawit dan pemerintah harus menjalin satu kesatuan yang sinergis.

Baca Juga: Ombudsman Soroti Ruwetnya Isu Lahan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan,

“Harus bersatu, harus menjadi satu kesatuan yang sinergis sehingga menghasilkan kebijakan yang terkait sawit dengan konsisten. Apabila kita sudah membereskan tata kelola dalam negeri, maka membereskan masalah di luar negeri saya rasa tidak terlalu sulit,” pungkasnya.