Bappenas Fokuskan Inovasi dan Pemantauan untuk SDGs 2030

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkuat koordinasi strategis pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) melalui perencanaan jangka panjang, sistem pemantauan terintegrasi, dan inovasi pembiayaan. Upaya ini dilakukan untuk mempertahankan capaian dan mempercepat penyelesaian target pembangunan berkelanjutan nasional.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, MS, menegaskan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan capaian SDGs terbaik di dunia.

“Indonesia adalah salah satu negara yang bisa mencapai dan telah mencapai 61 persen dari indikator SDG yang telah dipenuhi, di mana rata-rata dunia baru mencapai kurang dari 20 persen,” ujar Rachmat dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (3/9/2025).

Baca Juga: DPR Setujui Anggaran Rp2,59 Triliun, Ini Rencana Besar Bappenas untuk Entas Kemiskinan

Berdasarkan laporan capaian SDGs 2024, dari total 233 indikator yang dievaluasi, sebanyak 143 indikator atau 61,4 persen telah tercapai sesuai target. Sisanya, 28 indikator diperkirakan akan tercapai, sementara 62 indikator atau 26,6 persen memerlukan perhatian khusus.

Berbagai program strategis tengah dijalankan Bappenas untuk mendukung target ini, antara lain penyusunan dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs 2025–2030, pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahunan, serta penguatan sistem inovasi melalui SDGs Dashboard versi 4.0. Selain itu, peningkatan kapasitas melalui SDGs Academy Indonesia dan SDGs Entrepreneur Center juga menjadi fokus pengembangan SDM.

Baca Juga: Bappenas Ajukan Anggaran Rp2,59 Triliun, Buat Apa Aja?

Bappenas juga berperan sebagai koordinator pelaksana SDGs yang mengorkestrasi perencanaan, pemantauan, evaluasi, hingga mobilisasi pendanaan lintas sektor dan daerah. Ke depan, langkah yang akan dilakukan meliputi pembaruan regulasi, sosialisasi hasil regulasi ke berbagai pemangku kepentingan, implementasi koordinasi multipihak, serta penguatan evaluasi tahunan.

"Fokus ke depan adalah penguatan kelembagaan dan kemiliteran untuk mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional berperan sentral sebagai motor penggerak seluruh proses ini karena Sekretariat SDG Nasional ada di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional," jelas Rachmat.