Bappenas Ajukan Anggaran Rp2,59 Triliun, Buat Apa Aja?

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengajukan anggaran Rp2,59 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. 

Dari total pagu Rp2,597 triliun, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut anggaran terbagi ke dua program utama. Program perencanaan pembangunan mendapat alokasi Rp1,7 triliun, sedangkan program dukungan manajemen sebesar Rp1,53 triliun. Porsi terbesar dari program dukungan manajemen digunakan untuk belanja pegawai.

“Dari pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp2.597 miliar, dan anggaran ini terbagi menjadi dua program utama, yaitu program perencanaan pembangunan sebesar Rp1,7 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp1,53 triliun,” ujar Rachmat, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (3/9/2025).

Baca Juga: Bappenas Ingin Balikkan Tren Deindustrialisasi, Targetkan Kontribusi Industri Tembus 20% PDB

Ia menjelaskan, anggaran tersebut diarahkan untuk mendanai sejumlah fungsi strategis. Di antaranya pengelolaan satu data, pemantauan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), serta pengawalan berbagai program prioritas pemerintah. Program prioritas yang dimaksud mencakup penyediaan makan bergizi, pemeriksaan kesehatan, pembangunan sekolah unggul, hingga kelanjutan program Kartu Sejahtera.

Selain itu, Bappenas juga menegaskan dukungan penuh pada pencapaian “Trisula” pembangunan nasional. Trisula meliputi penurunan jumlah penduduk miskin, pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Baca Juga: Bappenas Pastikan Ekonomi Syariah Jadi Dasar Pembangunan Nasional 2025–2045

“Penurunan jumlah orang miskin adalah salah satu tugas penting. Program ini mencakup penyusunan tata kelola data, peta jalan Indonesia Sejahtera, grand design graduasi kemiskinan, hingga digitalisasi pendidikan,” jelas Rachmat.

Menurut Bappenas, usulan anggaran tersebut tidak hanya diarahkan pada pemenuhan target jangka pendek 2026, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.