Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Bukan Lagi Ratusan Mega Watt, Ekspansi Listrik Swasta di Smelter Kini Melompat Drastis

        Bukan Lagi Ratusan Mega Watt, Ekspansi Listrik Swasta di Smelter Kini Melompat Drastis Kredit Foto: Rahmat Dwi Kurniawan
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Fenomena captive power atau pembangkit listrik mandiri di kawasan industri hilirisasi, mengubah peta kelistrikan nasional.

        Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, dari total kapasitas terpasang nasional sebesar 107 Giga Watt (GW), sebanyak 26,2 GW atau sekitar 24% berasal dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dan Private Power Utility (PPU).

        Koordinator Ketenagalistrikan Hilirisasi dan Kawasan Ekonomi Kementerian ESDM Fadolly Ardin mengungkapkan, lonjakan kapasitas ini didorong oleh masifnya kebutuhan energi di kawasan industri smelter, terutama di wilayah Indonesia Timur.

        Kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah dan Weda Bay di Maluku Utara, menjadi pemain utama.

        Baca Juga: PLN Operasikan Transmisi dan GI Baru, PLTD di Aceh Selatan Susut Drastis

        Di IMIP saja, kapasitas pembangkit mandiri telah menembus angka 4 GW.

        Sebagai perbandingan, Fadolly menyebutkan beban listrik di kawasan tersebut melampaui konsumsi satu provinsi.

        "Posisi salah satu contoh di IMIP kemarin itu, sekarang kalau enggak salah bebannya ada 6 gigawatt."

        "Di IMIP itu satu pulau Sulawesi saja tidak sampai 30% dari apa beban puncak yang dimiliki IMIP sekarang."

        "Dan padahal IMIP itu cuma satu titik di Morowali," ungkap Fadolly dalam acara Dekarbonisasi Pembangkit Listrik Captive di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

        Tingginya ketergantungan pada pembangkit mandiri ini, kata Fadolly, dipicu dua faktor utama, yakni skala kebutuhan energi yang masif, dan kecepatan operasional yang belum bisa diakomodasi sepenuhnya oleh jaringan PLN.

        Baca Juga: PLN Operasikan SUTT dan GI 150 kV Blangpidie-Tapak Tuan di Aceh Selatan

        Meski menjadi motor penggerak ekonomi, profil energi di kawasan Wilayah Usaha (Wilus) non-PLN ini masih didominasi bahan bakar fosil.

        Data ESDM menunjukkan, sekitar 52% atau hampir 13 GW listrik IUPTLS bersumber dari PLTU batubara.

        Fadolly menjelaskan, tren Wilus kini bergeser drastis.

        Jika dulu pemain seperti Cikarang Listrindo atau Bekasi Power bermain di skala 100-300 MW, kini Wilus baru di sektor smelter langsung melonjak ke skala Giga Watt.

        "Ekspansi daripada pengembangan Wilus ini cukup drastis, dan trennya mengarah pada penyedia tenaga listrik untuk hilirisasi industri," jelasnya.

        Hingga tahun 2034, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Wilus non-PLN diprediksi masih akan didominasi fosil (44% PLTU), disusul PLTS (23%), dan gas (15%).

        Baca Juga: Program TJSL PLN Jangkau 700 Ribu Penerima Manfaat di 2025

        Pemerintah menyadari beban emisi dari captive power ini.

        Untuk itu, sejumlah strategi transisi disiapkan guna menekan dominasi batubara di kawasan industri, mulai dari pemanfaatan energi terbarukan hingga opsi energi baru.

        Beberapa langkah taktis yang disiapkan antara lain:

        • Co-firing: Penggunaan biomassa pada PLTU eksisting.
        • Green Hub: Pergeseran bertahap menuju green ammonia untuk PLTU dan green hydrogen untuk pembangkit gas.
        • Eksplorasi Energi Baru: Pembukaan opsi PLTN (nuklir) serta pemanfaatan Battery Energy Storage System (BESS).
        • Optimasi Jaringan: Pembangunan super grid untuk menghubungkan sumber EBT (hidro dan geotermal) ke pusat beban industri.

        Meskipun penyediaan mandiri (IUPTLS/IUPTLU) menjadi solusi cepat bagi investor, pemerintah tetap mendorong sinkronisasi dengan PLN, untuk memastikan standar emisi dan perencanaan energi yang lebih terkontrol.

        "Ini cita-cita yang cukup besar buat kita, dan pemerintah kita namun ini harus dilakukan secara bertahap," papar Fadolly. (*)

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
        Editor: Yaspen Martinus

        Bagikan Artikel: