Konflik Iran–AS Tahan Dua Tanker Pertamina, Pemerintah Tempuh Diplomasi

Pemerintah bergerak cepat, menyusul terjebaknya dua kapal tanker minyak milik Pertamina di kawasan konflik Iran–Amerika Serikat, yang berpotensi mengganggu pasokan energi nasional.

Jalur diplomasi kini ditempuh agar kapal yang membawa minyak mentah dari Timur Tengah itu dapat segera keluar dari wilayah Teluk.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tengah mengupayakan pembukaan jalur pelayaran bagi dua kapal tersebut.

“Sedang diplomasi agar ada cara untuk mereka (dua kapal) dikeluarkan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Selasa (3/3/2026).

Kedua kapal itu mengangkut crude oil dari Timur Tengah yang selama ini menyumbang sekitar 25% dari total impor minyak mentah Indonesia.

Kondisi ini membuat pemerintah mulai menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga ketahanan pasokan dalam negeri.

“Kita cari alternatif sumber crude lain,” kata Bahlil.

Di sisi lain, PT Pertamina International Shipping (PIS) memastikan keselamatan kru kapal dan pekerja di kawasan terdampak, menjadi prioritas utama.

Perusahaan terus melakukan pemantauan intensif terhadap armada yang berada di Timur Tengah.

Pjs Corporate Secretary PIS Vega Pita menyampaikan, sebanyak 30 pekerja dan keluarga di kantor cabang PIS Middle East (PIS ME) di Dubai dalam kondisi aman, dan terus mengikuti arahan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

“Sambil terus mengikuti perkembangan selama 24/7, kedua kapal kami upayakan bisa segera keluar dari area teluk."

"Saat ini, tim armada kami tengah menjalin komunikasi intens dengan pihak pengelola untuk koordinasi dan memastikan keselamatan para kru dan kapal,” ungkap Vega.

Baca Juga: Timur Tengah Memanas, Bahlil: Stok BBM Cukup 20 Hari

Secara keseluruhan, terdapat empat kapal PIS yang berada di kawasan Timur Tengah, termasuk dua kapal yang masih berada di area Teluk dan dipantau secara real time.

PIS juga berkoordinasi dengan ship management dan otoritas maritim setempat, serta mematuhi arahan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di wilayah tersebut. (*)