'Beneran Butuh atau Bisa Dikurangi,' Pemerintah Indonesia Bakal Rombak Total Program MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) mengisyaratkan perubahan besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah menyeleksi ulang jutaan penerima manfaat, termasuk mengevaluasi sekolah-sekolah dari kalangan mampu yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas program.

Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan pemerintah akan melakukan refocusing atau penataan ulang sasaran penerima manfaat agar anggaran negara benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan intervensi gizi.

Baca Juga: 'Ada Tekanan, Otaknya Bukan Beliau,' Sony Sanjaya Ancam Buka Nama-Nama Besar dalam Kasus Korupsi MBG

Menurut Nanik, bantuan MBG tidak harus diberikan secara merata kepada seluruh sekolah apabila kondisi ekonomi dan akses gizi para siswanya sudah tergolong baik.

"Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, ya rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus, jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi," kata Nanik usai pelantikannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Pernyataan tersebut menandai perubahan arah program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menargetkan cakupan penerima manfaat dalam jumlah sangat besar.

Saat ini, penerima manfaat MBG tercatat mencapai 63 juta orang yang terdiri dari pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun angka tersebut berpotensi berubah setelah proses evaluasi dan penataan ulang dilakukan.

Nanik mengatakan BGN akan melakukan verifikasi lebih mendalam untuk memastikan apakah seluruh penerima yang masuk dalam daftar saat ini benar-benar membutuhkan bantuan gizi dari pemerintah.

"Nah ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh," ujarnya.

Selain menata ulang sasaran penerima manfaat, BGN juga akan melakukan pembenahan besar terhadap kualitas pelaksanaan program MBG di lapangan.

Menurut Nanik, pemerintah tidak lagi semata-mata mengejar angka penerima manfaat, melainkan memastikan kualitas layanan yang diberikan melalui dapur-dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Rencana tersebut, kata dia, telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kami juga sudah sampaikan ke Presiden. Di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas," katanya.

Sebagai bagian dari evaluasi, BGN akan melakukan penilaian terhadap seluruh dapur MBG yang telah beroperasi. Dapur-dapur tersebut nantinya akan dikelompokkan berdasarkan kapasitas dan kepatuhan terhadap petunjuk teknis yang berlaku.

"Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000, atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan," jelas Nanik.

Baca Juga: 'Jauh dari Perkiraan US$300/Barel,' Amerika Santai Hadapi Ledakan Harga Minyak Akibat Perang Iran

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tengah menggeser fokus program MBG dari ekspansi jumlah penerima menuju efektivitas manfaat. Sekolah-sekolah yang dinilai berasal dari kelompok ekonomi mampu berpotensi tidak lagi menjadi prioritas, sementara kelompok rentan dengan risiko masalah gizi akan menjadi sasaran utama dalam tahap pembenahan program berikutnya.