Usai Insiden Peserta Meninggal, DPR Tegaskan Pelatihan Militer Koperasi Merah Putih Tetap Dibutuhkan

Insiden meninggalnya salah satu peserta pelatihan militer untuk pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak membuat DPR mengusulkan penghentian program tersebut.

Sebaliknya, Komisi I DPR menilai pelatihan tetap memiliki urgensi tinggi karena menjadi bagian dari strategi memperkuat kesiapan sumber daya manusia sekaligus mendukung sistem pertahanan negara melalui pembentukan komponen cadangan.

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal Marzuki mengatakan evaluasi memang perlu dilakukan menyusul insiden tersebut, tetapi bukan berarti program harus dihentikan.

"Secara prinsip urgensinya memang sangat kuat. Bagaimana supaya mereka, termasuk pengelola Koperasi Merah Putih dan berbagai program strategis lainnya, dapat menjadi ujung tombak dalam perspektif pertahanan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurut Syamsu, pengelola KDMP bukan satu-satunya kelompok yang dipersiapkan untuk mendukung sistem pertahanan nasional.

Ia menjelaskan peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengelola desa nelayan, hingga unsur masyarakat lainnya juga diarahkan menjadi bagian dari komponen cadangan dalam konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Dengan konsep tersebut, masyarakat sipil memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi dalam menjaga ketahanan nasional ketika dibutuhkan.

"Karena saat ini juga sedang dilakukan rekrutmen besar-besaran SPPI, maka mereka bisa menjadi salah satu komponen cadangan, termasuk ASN dan berbagai kelembagaan lainnya," ujarnya.

Meski mendukung keberlanjutan program, Syamsu mengakui insiden yang terjadi menjadi catatan penting bagi pemerintah.

Ia menilai masih terdapat kesenjangan kemampuan antara instruktur profesional dengan peserta yang berasal dari kalangan sipil sehingga proses adaptasi fisik maupun mental belum berjalan optimal.

"Nah, mungkin karena gap yang masih terlalu lebar antara profesional dengan kemampuan teman-teman di SPPI ini sehingga ada kekagetan, baik fisik maupun mental yang kurang maksimal," katanya.

Karena itu, DPR meminta proses seleksi peserta ke depan diperketat agar hanya mereka yang benar-benar siap secara fisik dan psikologis yang mengikuti pembinaan.

Langkah tersebut dinilai penting agar proses pelatihan berjalan lebih aman sekaligus mempercepat peningkatan kemampuan peserta di bidang pertahanan.

"Ini menjadi catatan ke depan sehingga dalam proses rekrutmen salah satunya mereka sudah memiliki kemampuan fisik dan psikis untuk menerima pembinaan, sehingga ada percepatan kemampuan terutama di bidang pertahanan," pungkas Syamsu.

Baca Juga: Penerapan Smart Factory Mulai Merambah Sektor Koperasi dan Manufaktur Indonesia

Pelatihan militer bagi pengelola Koperasi Desa Merah Putih sendiri sebelumnya menjadi sorotan publik setelah adanya peserta yang meninggal dunia saat mengikuti kegiatan tersebut.

Namun, DPR menegaskan evaluasi terhadap pelaksanaan program tidak boleh menghilangkan tujuan utama pelatihan, yakni membangun SDM yang disiplin, siap menjalankan program strategis pemerintah, sekaligus memperkuat cadangan pertahanan nasional.