IPW Minta Panglima TNI Tarik Personelnya

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Panglima TNI untuk segera menarik seluruh personel tentara yang melakukan penjagaan ketat di kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.

Langkah penarikan ini dinilai sangat krusial guna menghindari potensi gesekan atau bentrokan fisik antar-aparat keamanan di lapangan, sekaligus memastikan proses penegakan hukum tidak terhambat.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menegaskan bahwa penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dan Polda Metro Jaya memiliki wewenang penuh secara hukum untuk melakukan upaya paksa, termasuk penggeledahan.

"Tindakan penggeledahan di lokasi-lokasi tersebut sah dilakukan jika diduga kuat berkaitan dengan kasus yang tengah diusut. Oleh karena itu, semua pihak harus menghormati seluruh rangkaian proses penegakan hukum ini," ujar Sugeng Teguh Santoso dalam keterangannya.

Desakan IPW ini mencuat usai tim gabungan kepolisian menaikkan status perkara ke tahap penyidikan dan melakukan penggeledahan besar-besaran pada Rabu (8/7/2026).

Dua lokasi yang disasar di antaranya adalah Kafe de’Clan Signature dan Koin Money Changer yang terletak di kawasan Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini diduga kuat memicu penebalan atau pengetatan pasukan TNI di rumah dinas Jampidsus Febrie Adriansyah pada malam yang sama.

Sementara itu, Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto, menerangkan bahwa penggeledahan di kawasan Cipete tersebut bukanlah aksi tunggal. Tindakan itu merupakan bagian dari operasi terstruktur yang bergerak simultan di berbagai wilayah.

Menurut Totok, selain dua lokasi di Jakarta Selatan tersebut, tim penyidik juga bergerak menyisir delapan titik terpisah lainnya yang tersebar di wilayah Jakarta hingga Jawa Barat.

IPW pun mengingatkan agar ego sektoral antar-lembaga dikesampingkan demi kelancaran pengusutan kasus korupsi kakap ini, serta meminta agar pengamanan di rumah Jampidsus tidak dijadikan alat untuk menghalangi kewenangan penyidik kepolisian.