Warga RI Wajib Punya Rekening, Prabowo Perintahkan BRI dan BSI Menggarap

Pemerintah menyiapkan skema penyediaan rekening bagi masyarakat Indonesia melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Rekening tersebut nantinya dapat digunakan sebagai sarana penyaluran berbagai program pemerintah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Rencana tersebut dibahas dalam rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan dengan Presiden salah satunya berfokus pada kepemilikan rekening masyarakat Indonesia.

“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan mempersiapkan penyediaan rekening masyarakat melalui BRI dan BSI. Langkah tersebut diarahkan untuk memperluas kepemilikan rekening dan akses terhadap layanan keuangan formal.

Pemerintah juga akan memanfaatkan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia (BI), khususnya terkait sistem pembayaran.

Skema itu selanjutnya akan diperkuat melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital.

“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin. Lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” kata Airlangga.

Tak hanya untuk memperluas akses keuangan, rekening yang disiapkan tersebut juga dirancang menjadi saluran bagi berbagai program pemerintah kepada masyarakat.

“Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” ungkap Airlangga.

Baca Juga: Prabowo Perintahkan Seluruh Warga Punya Rekening BRI-BSI, Alasannya...

Baca Juga: OJK Hentikan 951 Pinjol Ilegal, 1,2 Juta Rekening Terindikasi Scam

Dengan skema tersebut, pemerintah mengarahkan kepemilikan rekening yang lebih luas sebagai bagian dari infrastruktur penyaluran program kepada masyarakat. Integrasi rekening, data kependudukan, dan sistem pembayaran digital diharapkan membuat penyaluran program pemerintah lebih efektif sekaligus meningkatkan penggunaan layanan keuangan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Rencana ini muncul ketika tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen. Namun, tingkat literasi keuangan masih berada di angka 63,57 persen. Artinya, pemerintah tidak hanya mengejar perluasan akses terhadap produk keuangan, tetapi juga peningkatan pemahaman masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut.

Pemerintah selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan otoritas dan lembaga terkait untuk menyiapkan perluasan akses rekening, integrasi data kependudukan, serta sistem pembayaran yang akan digunakan.