'Habis Omon-Omon Terbitlah Iming-Iming', Guntur Romli Soroti Bahaya Proyek 200 Juta Rekening Jelang 2029

Proyek pembukaan 200 juta rekening masyarakat dengan saldo awal Rp50 ribu mendapat sorotan politik. Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli memperingatkan program tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral menjelang Pemilu 2029.

Guntur menilai persoalan utama bukan nominal saldo yang diberikan kepada masyarakat, melainkan besarnya data yang berpotensi terkumpul melalui program tersebut.

Ia menyebut proyek yang disebut membutuhkan anggaran sekitar Rp11 triliun itu dapat menjadi infrastruktur politik jika data rekening dan identitas masyarakat tidak dikelola secara ketat dan transparan.

"Habis omon-omon terbitlah iming-iming. Bayangkan 200 juta rekening dan 11 triliun jadi mesin suara di Pemilu 2029,” kata Guntur Romli dalam keterangannya, dikutip Senin (14/9/2026).

Guntur kemudian menggambarkan kemungkinan program tersebut dikembangkan menjadi instrumen mobilisasi politik menjelang pemilu.

Ia mencontohkan, rekening yang telah dibuka dan diberi saldo awal Rp50 ribu dapat kembali digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial ketika memasuki tahun politik.

Menurut dia, jika penyaluran bantuan dilakukan mendekati momentum pemilu dan disertai aktivitas politik tertentu, program yang semula diklaim sebagai bagian dari inklusi keuangan berpotensi dipersepsikan sebagai instrumen elektoral.

Guntur juga menyoroti kemungkinan penggunaan data masyarakat yang terkumpul melalui pembukaan rekening secara massal.

Menurut dia, basis data tersebut berpotensi memuat informasi penting seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor rekening, alamat, hingga informasi transaksi keuangan masyarakat.

Ia menilai penguasaan data dalam skala besar tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan.

"Siapa pun yang berkuasa punya alat yang sangat mudah disalahgunakan untuk mobilisasi dukungan elektoral berkedok bantuan negara,” ujar Guntur.

Ia juga menggambarkan sejumlah skenario yang menurutnya perlu diantisipasi, mulai dari pendataan warga melalui aktivitas pembukaan rekening hingga penyampaian informasi melalui layanan perbankan.

Guntur mengkhawatirkan infrastruktur tersebut dapat digunakan untuk memetakan preferensi politik masyarakat apabila tidak dibatasi dengan aturan yang jelas.

Mantan tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) itu menegaskan kritiknya tidak semata-mata ditujukan terhadap saldo awal Rp50 ribu yang diterima masyarakat.

Menurut dia, persoalan yang lebih besar adalah siapa yang menguasai dan memiliki akses terhadap data 200 juta rekening tersebut.

"Proyek rekening massal 200 juta orang dengan Rp11 triliun bukan soal recehan Rp50 ribu. Ini soal siapa yang akan mengontrol, siapa yang akan memanfaatkan data itu tiga tahun ke depan,” katanya.

Karena itu, Guntur meminta publik mulai mengawasi proyek tersebut sejak tahap awal, terutama menyangkut tata kelola data, mekanisme penyaluran dana, serta batasan penggunaan informasi nasabah.

“Publik harus mengawasinya dari sekarang,” tegasnya.