Pajak Masih Jadi Andalan Sumber Pendapatan

Perekonomian Indonesia masih dibayangi oleh ekonomi global. Pemerintah tidak bisa terlalu mengharapkan keuntungan dari perdagangan antar negara. Untuk itu penerimaan negara dari pajak masih menjadi andalan sebagai sumber pendapatan.

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya di acara Media Gathering di Sentul, Sabtu (26/11/2016) mengungkapkan, berdasarkan APBN 2017 defisit anggaran sebesar Rp 330,2 triliun, mencapai 2,41% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk memenuhi pendapatan yang sehat, pemerintah harus dapat memenuhi dari above the line dengan penerimaan dalam negeri dari pada below the line dengan penerimaan dari utang, investasi, dan pinjaman.

Untuk itu pemerintah terus menggenjot penerimaan perpajakan. Target penerimaan di tahun 2017 adalah Rp 1.271,7 trilun untuk pajak nonmigas dan Rp1.498,9 penerimaan perpajakan. Target penerimaan tersebut lebih rendah dibanding dengan target tahun sebelumnya, namun demikian menurut Sri Mulyani merupakan target yang lebih realistis, atau naik 15% dari realisasi tahun sebelumnya.

Adapun taget di tahun sebelumnya, Rp 1.318,9 triliun untuk Non Migas dan Rp 1.539,2 untuk penerimaan perpajakan. Namun target tersebut hanya terealisasi Rp 1.105,8 triliun untuk pajak non migas dan Rp 1.320,2 untuk penerimaan perpajakan. Target di tahun 2016 itu naik terlalu tinggi 30% dari realisasi tahun 2015.

"Tahun depan kita ambisius dalam penerimaan perpajakan tapi juga harus tetap waspada," ujar Sri Mulyani.

Melihat realisasi penerimaan perpajakan di 2016, hingga bulan Oktober baru tercapai Rp 986,6 triliun dengan persentase 64,1%, lebih tinggi dibanding target di periode tahun sebelumnya yang hanya Rp 893,9 triliun dengan persentase 60% dari target. Dalam instrumen penerimaan tersebut, pajak dalam negeri mendominasi dengan nilai Rp958,9 triliun. Sisanya dari pajak perdagangan internasional sebesar Rp 27,7 triliun, yang terdiri dari bea masuk dan bea keluar.

Srimulyani membeberkan, kelemahan APBN 3 tahun terakhir adalah target penerimaan perpajakan dianggap tak realistis sehingga tidak kredibel. Untuk itu target perlu dikredibelkan agar efektif. Dalam memprediksi penerimaan negara harus dilakukan secara akurat.

Itu dilakukan untuk memelihara agar target sedekat mungkin dengan penerimaan. Kalau penerimaan sesuai dengan maka kesempatan untuk merealisasikan pembangunan sudah pasti.

"Tapi kalau tidak tercapai justru terjadi masalah, seperti pemangkasan anggaran ditengah jalan karena target tak sesuai dengan harapan," jelasnya.