Sulsel Raih Opini WTP Ke-8 Secara Beruntun

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sukses mempertahankan laporan keuangan dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP untuk kedelapan kalinya. Sulsel secara beruntun telah meraih predikat bergengsi tersebut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2010. 

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Sulsel Tahun Anggaran 2017, opini yang diberikan BPK adalah WTP. Pencapaian opini WTP itu adalah yang kedelapan kalinya bagi Pemprov Sulsel," kata Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis, dalam keterangan persnya, Rabu (16/5/2018). 

Secara resmi, pengumuman predikat opini WTP disampaikan dalam Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Sulsel di Gedung DRPD Sulsel, Selasa (15/5). Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono dan Ketua DPRD Sulsel, M Roem.

Harry menyebut torehan WTP kedelapan menunjukkan komitmen Pemprov Sulsel beserta jajaran terhadap kualitas keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

"Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2017, dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan dan efektifitas sistem pengendalian intern," paparnya.

LHP atas LKPD Tahun 2017 terdiri atas tiga laporan utama. Rinciannya yakni LHP atas LKPD Tahun 2017, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan.

BPK memeriksa laporan keuangan Pemprov Sulsel Tahun 2017 meliputi pendapatan dengan realisasi sebesar Rp9,05 triliun dari anggaran Rp9,29triliun; belanja dan transfer dengan realisasi Rp8,89 triliun dari anggaranRp9,32 triliun; total aset sebesar Rp11,22 triliun; ekuitas Rp10,81 triliun; pendapatan Laporan Operasional (LO) Rp9,43 triliun; beban LO Rp8,54 triliun; serta surplus Rp2,68 triliun.

Harry berharap WTP ke delapan kali itu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Saya berharap tidak berhenti kedelepan kali, tetapi juga dapat dipertahankan," ujarnya.

Diketahui ada empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa. Yakni, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Bagi Pemprov Sulsel ini memiliki arti penting. Dimana setelah kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo dan dilanjutkan oleh Sumarsono, raihan WTP dapat dipertahankan. 

"Kita berhasil mendaptkan predikat yang sama dan InsyaAllah lebih baik dari pencapaian tahun sebelumnya sebagai pembuktian Pemprov Sulsel clean and clear dalam pegelolaan keuangan. Ini melengkapi keberhasilan capaian WTP delapan kali berturut-turut," ujar Sumarsono.

WTP tersebut membuktikan Pemprov Sulsel memiliki akuntabilitas baik terhadap pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab untuk pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat. "Setiap uang negara harus dapat dipertanggung jawabkan oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Untuk itu, konsep akuntabilitas penting," pungkasnya.