Pekerja menaikkan kotak suara ke atas truk saat pendistribusian logistik Pilbup dan Pilgub Jatim, di Gudang KPU Pamekasan, Jawa Timur, Minggu (24/6). Logistik tersebut didistribusikan ke 189 desa dari 13 kecamatan dengan total 1.583 TPS. | Kredit Foto: Antara/Saiful Bahri
TKN Jokowi-Ma'ruf merespons pedas kegiatan pertemuan antara BPN Prabowo-Sandiaga Uno dengan duta besar negara-negara anggota Uni Eropa yang membahas soal polemik daftar pemilih tetap (DPT).
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, mengatakan tidak pantas BPN Prabowo-Sandi mengadu soal pegelaran pemilu dalam negeri ke duta besar negara lain. Ia menduga tim Prabowo-Sandi tengah mencari dukungan internasional karena khawatir kalah.
"Membahas potensi kecurangan pemilu kok ke duta besar negara lain!? Katanya antiasing? Kok mengadunya ke negara-negara lain?" katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (20/1/2019).
Ace menyarankan BPN Prabowo-Sandi untuk melaporkam potensi kecurangan ke KPU dan bukan ke dubes negara lain. Apalagi, mekanisme pengaduan pelanggaran pemilu sudah diatur dalam undang-undang, yakni disampaikan ke KPU dan Bawaslu.
"Jika ada potensi penyelewengan DPT sampaikan ke KPU untuk diperbaiki. Bukan dilaporkan ke duta besar negara lain?" pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Cahyo Prayogo
Editor: Cahyo Prayogo
