Belum Ada Kejelasan, Korban Gempa Lombok Mulai Khawatirkan Tempat Tinggal

Korban bencana gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, sampai sekarang masih mengkhawatirkan tempat tinggal sementara menyusul rekonstruksi dengan pembangunan rumah tahan gempa.

"Pembangunan rumah tahan gempa ini memakan waktu lama. Kalau kami bongkar (rumah sementara) dimana tempat kami tidur nanti," kata warga Dusun Karang Nangka, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, L Rohadi saat mengikuti acara sosialisasi pembangunan rumah tahan gempa, Rabu.

Pertanyaan lainnya disampaikan oleh H Abdul Hamid, warga Dusun yang sama, yang mempertanyakan bagaimana dengan rumah yang telah dibangunnya sendiri yang memakan biaya Rp100 juta, apakah akan mendapatkan penggantian juga.

"Atau apakah rumah ini harus kami bongkar juga," katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Rehabilitasi dan Rekonsiliasi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak) Rumah Tahan Gempa, Hafizi menjelaskan bahwa nantinya ada tim investigasi yang akan menilai besaran bantuan atas rumah warga yang rusak akibat gempa.

"Nanti ada tim investigasi yang akan menilai," katanya.

Bantuan yang diberikan kepada korban gempa itu untuk membangun tempat tinggalnya, yakni, bagi rumah yang rusak berat diberi uang Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta.

Hafizi juga menjelaskan soal pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) untuk pencairan bantuan itu, pembuatan rekening termasuk menjelaskan rumah tahan gempa.

Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 58.000 unit rumah warga korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat yang rusak berat tuntas dalam waktu dua bulan atau hingga April 2019.

"Target kita dua bulan harus selesai 58.000 unit rumah dari total 73.000 rumah rusak berat," kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB I Gusti Bagus Sugihartha.

Ia mengatakan, pembangunan 58.000 unit rumah rusak berat tersebut dikerjakan dengan melibatkan ribuan pengusaha yang tergabung dalam sejumlah organisasi, seperti Kadin, REI, Gapensi, dan Gapeksindo.

"Mereka ini akan bekerja bersama ribuan tenaga fasilitator yang diterjunkan pemerintah," ujar Sugihartha.

Sugihartha mengaku optimistis pembangunan rumah rusak berat tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari atau April 2019. Hal ini, setelah pemerintah menambah jumlah tenaga fasilitator yang berasal dari Kementerian PUPR, TNI/Polri dan masyarakat. Sebab, selama ini kurangnya tenaga fasilitator menjadi kendala pembangunan rumah sehingga menjadi terhambat.

"Dengan adanya tambahan 1.523 tenaga fasilitator dari unsur TNI/Polri dan mansyarakat melalui Kementerian PUPR kita optimis target dua bulan untuk rumah rusak bisa selesai," katanya.