Kalau Semua Jadi Koalisi, Siapa yang Jadi Opsisi?

Pascapertemuan dua kontestan Pilpres 2019 Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu, kemudian dilanjutkan pertemuan Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri adalah hal yang baik.

Namun, elite politik harus menyadari bahwa rakyat membutuhkan mitra untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, seintensif apapun saat ini pertemuan antarelite partai yang berseteru pada Pilpres 2019, kekuatan oposisi mutlak diperlukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Baca Juga: Setelah Mega Prabowo Temui Rachmawati, Mau Apa?

Wakil Ketua Komite I DPD Fahira Idris yang membidangi persoalan politik, hukum, dan HAM mengungkapkan, kekhawatirannya akan terjadinya penumpukan kekuatan dalam peta perpolitikan Indonesia lima tahun ke depan.

"Ini karena, partai-partai yang seharusnya bertugas menjadi oposisi karena gagal menghantarkan capres/cawapresnya ke istana dikhawatirkan malah menjadi sekutu Presiden terpilih baik di eksekutif maupun di legislatif," kata Fahira, Sabtu (27/7/2019).

Baca Juga: Kalau Mau Merapat, Maruf Amin Minta Prabowo Lakukan Ini

"Tetapi harus diingat pemerintahan ke depan harus ada penyimbang berupa kekuatan oposisi yang digerakkan partai. Kekuasaan yang terlalu kuat tanpa kekuatan penyimbang cenderung akan mengeyampingkan rakyat. Jangan sampai hal ini terjadi," sambungnya.

Fahira berharap, partai politik pendukung Prabowo-Sandi rela berkorban menjalankan fungsinya sebagai kekuatan penyimbang. Jika melihat mayoritas kekuatan politik saat ini sudah berlabuh ke Presiden terpilih, maka jalan menjadi oposisi bagi partai pendukung Prabowo-Sandi bukan sekadar pilihan tetapi sudah menjadi kehendak sejarah.